JANTHO — Anggota DPD RI asal Aceh Darwati A. Gani mengajak masyarakat menghidupkan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI dalam kehidupan sehari-hari melalui kepedulian terhadap sesama, penguatan literasi, serta sikap kritis dalam melihat berbagai persoalan bangsa.
Pesan itu disampaikan Darwati dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Desa Cadek, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Minggu (13/9/2026). Ia mengatakan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak cukup dipahami sebagai konsep kenegaraan, tetapi perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.
“Nilai Empat Pilar harus kita hidupkan dalam keseharian. Mulai dari saling menghargai, peduli terhadap sesama, sampai memiliki tanggung jawab untuk ikut melihat dan menyelesaikan persoalan di lingkungan kita,” kata Darwati.
Salah satu bentuk kepedulian tersebut dapat dimulai dari penguatan budaya membaca sejak usia dini. Darwati mendorong pengembangan Rumah Baca di Desa Cadek untuk mengembalikan minat anak membaca buku sekaligus menyediakan ruang belajar dan berdiskusi di tengah perkembangan teknologi digital.
“Anak-anak sekarang tumbuh bersama teknologi. Kita tidak bisa memisahkan mereka dari perkembangan digital, tetapi harus memberi keseimbangan. Rumah Baca dapat menjadi tempat anak membaca, belajar, berdiskusi, dan membangun rasa ingin tahu,” ujarnya.
Darwati mengatakan budaya membaca juga penting untuk menumbuhkan empati dan daya kritis masyarakat. Masyarakat diharapkan tidak hanya menerima informasi, tetapi mampu memahami persoalan di sekitarnya, melihatnya dari berbagai sudut pandang, serta menyampaikan aspirasi secara tepat.
Sikap kritis tersebut, lanjut Darwati, diperlukan ketika masyarakat berhadapan dengan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Salah satunya pengelompokan desil yang kembali mencuat seiring dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Sebelumnya, pada Mei 2026, masyarakat Aceh memprotes pengelompokan desil yang berkaitan dengan layanan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Sejumlah warga mengajukan perubahan desil melalui pemerintah desa karena berharap data yang digunakan dapat menggambarkan kondisi mereka secara lebih tepat.
Dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 pada Juni hingga Agustus, masyarakat berharap pendataan tersebut dapat memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi yang lebih akurat. Pengelompokan desil nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya sehingga kebijakan pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
“Kalau kita ingin mewujudkan keadilan sosial, salah satu dasarnya adalah data yang benar. Kita berharap hasil pendataan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat yang sesungguhnya, sehingga kebijakan pemerintah bisa lebih tepat sasaran dan masyarakat yang membutuhkan perhatian tidak terlewat,” kata Darwati.
