Jakarta – Calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Joe Biden mengatakan bahwa ia akan mempertahankan kedutaan besar di Yerusalem jika terpilih.
Padahal, pada 2017 lalu ia tidak setuju dengan keputusan kontroversial Presiden Donald Trump untuk memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Mantan wakil presiden itu mengatakan kedutaan tidak seharusnya dipindahkan tanpa keputusan yang ada dalam bagian perjanjian damai Timur Tengah antara Israel dan Palestina.
“Tapi sekarang (masalah itu) telah selesai, saya tidak akan memindahkan kedutaan kembali ke Tel Aviv,” kata Biden pada acara penggalangan dana yang berlangsung virtual.
Lokasi kedutaan AS adalah masalah yang hangat dibahas. Status Yerusalem adalah salah satu masalah yang paling diperdebatkan dalam konflik Israel-Palestina.
Dilansir dari AFP, Israel merebut kendali wilayah timur kota itu pada tahun 1967 dan mengakuinya dalam tindakan yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.
Israel menganggap kota itu sebagai ibu kota yang tidak terbagi, tapi Palestina yakin bahwa wilayah timur telah diduduki secara ilegal dan mereka melihatnya sebagai ibu kota masa depan negara mereka.
Trump meretakkan status quo ketika ia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mengumumkan keputusannya untuk memindahkan kedutaan AS ke kota itu pada Desember 2017.
Dia berulang kali berbicara bahwa di sepanjang sejarah, dia adalah presiden AS paling pro-Israel dan telah memangkas bantuan kepada Palestina sambil memberikan konsesi besar kepada Israel.
Selama menjabat sebagai mantan wakil presiden, Biden memiliki hubungan yang tidak terlalu baik dengan PM Israel Benjamin Netanyahu.
Biden mengatakan dia akan membuka kembali konsulat di Yerusalem untuk melibatkan Palestina dan menyebut pemerintahannya akan mendesak para pihak mengambil langkah solusi terbaik bagi kedua negara.Pada Januari lalu Trump merilis proposal perdamaian Israel-Palestina gagasannya.
Dalam proposal itu, AS menyatakan bahwa Yerusalem sepenuhnya akan menjadi ibu kota Israel. Sedangkan Palestina akan diberikan hak untuk mengelola Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya jika kelak sudah berbentuk negara.
Selain itu, proposal AS itu juga memberikan lampu hijau untuk mencaplok beberapa wilayah Tepi barat yang selama ini bagian dari Palestina.
Palestina didukung oleh Liga Arab, Organisasi Kerjasama Islam, dan Uni Afrika menolak rencana tersebut.
