Ketua KNPI Pidie Buka Suara Terhadap Jasmed RSUD Tgk. Chik Di Tiro

SIGLI – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pidie, Teuku Syahwal merespon polemik yang menimpa tenaga medis terkait pemberlakuan Logbook dalam pelunasan jasa medis (Jasmed).

“Kajian kami (KNPI Pidie) dengan berdasarkan beberapa sumber, problema Logbook (buku kinerja karyawan, red) ini harus segera disikapi dan dievaluasi oleh pemangku kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif,” kata Teuku Syahwal dalam rilisnya, Selasa (14/7/2020).

Sebelumnya, problem jasmed dengan sistem Logbook telah ramai diberitakan media, dan terjadi gejolak penolakan oleh tenaga medis lingkup RSUD Tgk. Chik Di Tiro.

Ia menjelaskan, sistem Logbook saat ini sudah terganggunya kinerja  para medis terhadap pelayanan kepada pasien, ditambah lagi dengan kondisi pandemi Covid-19, sangat tidak elok kinerja sektor kesehatan di mata masyarakat.

Direktur RSUD TCD Sigli dr Muhammad Yassir mengungkapkan, dengan menggunakan sistem logbook, kini mulai terungkap siapa-siapa saja oknum karyawan dari rumah sakit tersebut yang bolos kerja, jelas terlihat di logbook, itu.

“Dulu masuk kantor atau tidak tetap terima Jasmed,” katanya.

“Pernyatan tersebut (Direktur RSUD TCD, red) jika memang bertujuan baik, kenapa terjadinya unjuk rasa para medis di pembagian kartu, ini perlu disosialisasikan secara efektif dan sistematis terlebih dahulu terkait kepada seluruh karyawan,” jelasnya.

Tambahnya, berdasarkan hasil kajian dengan beberapa sumber, kebijakan/keputusan sistem Logbook itu dimulai pada April 2020, akan tetapi, pelaporan atau evaluasi Logbook diminta oleh manajemen rumah sakit dari bulan November 2019. Kebijakan Logbook tersebut tidak adanya landasan petunjuk teknis, apalagi indikator kinerja dan variabel pengukuran kinerja, inilah sumber miskomunikasi antara karyawan dengan manajemen RSUD TCD.

“Aksi protes karyawan terkait sistem pelunasan belanja jasa medis (Jasmed) yang diterapkan manajemen RSUD TCD Sigli perlu disikapi dengan serius oleh pemangku kepentingan Pemerintah Kabupaten Pidie, DPRK Pidie melalui  Komisi IV selaku mitra kerjanya untuk mengawasi dan menyelesaikan persoalan yang berimbas pada layanan masyarakat ini,” tutupnya.

Reporter: Muliadi