BLANGPIDIE- Safaruddin, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Pemerintah Aceh berlaku transparan dalam menggunakan Anggaran Penanganan dan Pencegahan Covid-19. Mengingat kini anggaran tersebut telah bertambah dari Rp 1,7 triliun menjadi Rp 2,3 triliun.
“Pemerintah Aceh perlu menjelaskan hal ini kepada DPRA, angka Rp 1,7 triliun cukup besar. Bahkan Aceh termasuk satu dari lima daerah yang mengalokasikan dana besar untuk penanganan Covid-19. Konon lagi angkanya mencapai Rp 2,3 triliun. Pemerintah Aceh harusnya menghargai DPR Aceh dengan menyampaikan perkembangan penggunaan uang penanggulangan Covid-19. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Aceh harus memiliki etika,” terang Safarudin ketika dikonfirmasi oleh awak media, Rabu (12/08/2020).
Ia juga mengatakan, Pemerintah Aceh harus memberitahukan kepada DPR Aceh tentang langkah yang mereka ambil, terutama dalam penggunaan anggaran daerah, sehingga masing-masing pihak saling menghargai.
“DPR Aceh akan terus memintai keterangan kepada pihak Pemerintah Aceh terkait penggunaan anggaran, termasuk kemungkinan menggunakan hak interpelasi. Apalagi kebijakan Pemerintah Aceh itu penting dan strategis serta berdampak luas pada masyarakat terutama saat pandemi Covid-19,” kata Safarudin.
Menurut Safarudin, penambahan anggaran penanganan Covid-19 tanpa sepengetahuan DPR Aceh adalah masalah besar. Hal ini menunjukkan Pemerintah Aceh tidak pernah menganggap DPR Aceh, sebagai Wakil Rakyat itu ada.
“Kami mememinta kepada Pemerintah Aceh agar menjelaskan kepada DPR Aceh terkait skema yang diatur dalam Regulasi Penanganan Covid-19. Terutama yang menyangkut tiga hal penting, yakni Penanganan Medis, Dampak Ekonomi, dan Jaring Pengaman Sosial,” ungkap Wakil Ketua DPR Aceh itu.
Ia juga mengingatkan agar Pemerintah Aceh perlu membuat kebijakan konkret untuk mencegah penularan Covid-19. Karena program yang telah ada terkesan mengejar publisitas, dan popularitas untuk mencitrakan bahwa Aceh mampu menekan angka dari penanganan dan pencegahan Covid-19.
“Dengan banyaknya jumlah tenaga medis yang tertular selama ini pemerintah juga perlu segera memberikan intensif. Itu adalah bentuk terima kasih dan perhatian terhadap mereka yang berada di garda terdepan dalam penanganan Covid-19,” pinta Safaruddin.
Sampai berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Aceh, Bustami Husein, sudah di hubungi melalui Whatsapp dan telepon seluler, namun belum memberikan tanggapan terkait kenaikan angka dana penanggulangan Covid-19 di Aceh.
Reporter: Rusman
