BLANGKEJEREN – Kunjungan kerja Wali Nanggroe ke Kabupaten Gayo Lues disambut baik oleh Bupati Gayo Lues H.Muhammad Amru di Balai Pendopo Bupati setempat. Senin (29/03/2021).
Mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti akan keberadaan dan juga fungsi dari Wali Nanggroe itu sendiri, maka dalam hal ini kunjungan kerja yang diadakan oleh Wali Nanggroe tentunya akan sangat bermanfaat dan nantinya dapat memberikan informasi lengkap terkait Kelembagaan Wali Nanggroe khususnya kepada masyarakat setempat.
Kegiatan yang bertemakan melalui sosialisasi program Kelembagaan Wali Nanggroe kita wujudkan Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh di Kabupaten/kota ini dibuka secara resmi oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haythar.
Bupati Gayo Lues, H. Muhammad Amru menyampaikan bahwa Lembaga Wali Nanggroe merupakan salah satu wujud kekhususan dan keistimewaan Aceh yang dituangkan dalam MOU Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
Kehadiran Lembaga Wali Nanggroe sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah Provinsi Aceh, karena lembaga ini adalah sebuah wadah pembinaan dan pengawal perdamaian Aceh pasca konflik, serta juga sebagai pembina, pengawal dan penyantun Pemerintahan Rakyat Aceh.
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues melalui Qanun Gayo Lues Nomor 14 tahun 2010 telah membentuk Lembaga-Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Gayo Lues.
Ia berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini kita mendapatkan perspektif yang lebih luas, lebih dalam dan lebih substantif dalam kerja-kerja perbaikan Aceh, sebagaimana yang diamanatkan dalam MOU Helnsinki dan UUPA. Sehingga upaya kita untuk memperkuat Kelembagaan Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh di Kabupaten/Kota dapat terwujud.
“Semoga Kegiatan Lembaga Wali Nanggroe ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi akan terus berlanjut pada kegiatan-kegiatan lain. Insha Allah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues akan selalu mendukung dengan segenap sumber daya yang ada,” kata Bupati Amru.
Sementara itu, Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haythar menyampaikan hal yang sama bahwa Lembaga Wali Nanggroe mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis dalam mengawal perdamaian dan pengembangan peradaban di bumi serambi mekkah.
“Mengingat begitu sakralnya kedudukan dan tanggung jawab lembaga Wali Nanggroe dalam melanjutkan perjuangan rakyat aceh, maka perlu adanya penguatan program-program kelembagaan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelembagaan Wali Nanggroe,” uapnya.
Selanjutnya keberadaan Lembaga Wali Nanggroe dan posisinya adalah untuk melanjutkan jalan panjang perdamaian Aceh. Hal itu juga sebagai salah satu bentuk penguatan dan pilar perdamaian Aceh.
“Bahkan sejumlah negara yang mengalami konflik kerap berkunjung dan mempelajari jalan panjang konflik penyelesaian Aceh yang berakhir damai melalui kebijakan yang diambil Wali Nanggroe,” tandasnya.
Reporter: Hamsani
