BANDA ACEH – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mewajibkan semua kader DPD Demokrat Aceh untuk selalu menjaga perdamaian di Tanah Rencong. Kader Demokrat Aceh, juga harus menjadi elemen penting dalam menjaga perdamaian yang telah berjalan di Aceh hingga hari ini.
Hal itu disampaikan AHY dalam sambutannya usai melantik kepengurusan DPD Demokrat Aceh periode 2021-2026 secara virtual di Banda Aceh.
“Wajib hukumnya bagi kader Partai Demokrat Aceh untuk sama-sama menjadi bagian dan elemen dalam menjaga perdamaian Aceh,” kata AHY secara virtual, Jumat (7/1).
Berbicara tentang perdamaian di Aceh, dia mengungkapkan, tentunya semua pihak tidak bisa melupakan sosok pemimpin yang telah menjadi orang tua masyarakat terutama di Aceh yakni bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Beliau menitipkan salam kepada seluruh kader dan terutama masyarakat Aceh, dan berterima kasih atas do’a masyarakat Aceh untuk kesembuhannya,” terangnya.
Perjuangkan Dana Otsus Aceh
AHY menyatakan partainya berkomitmen untuk terus memperjuangkan upaya perpanjangan dana otonomi khusus (otsus) Aceh yang bakal berakhir beberapa tahun lagi.
“Mari kita kawal kekhususan Aceh terutama terkait dana otonomi khusus (otsus) yang tentunya harus kita bahas dan perjuangkan,” terangnya seperti dilansir dari Antara.
Dia mengungkapkan, Aceh merupakan provinsi yang cukup spesial, karena itu kekhususan yang telah dimiliki saat ini harus diperjuangkan, terkhusus tentang dana otsus agar ke depannya terjadi skema perpanjangan, sehingga dapat membawa kebaikan untuk masyarakat Aceh.
Karena itu, AHY berharap kepada DPD Demokrat Aceh untuk terus berbenah dan membuka diri, membangun komunikasi dan silaturahmi dengan sahabat partai lain baik nasional maupun lokal yang ada di Aceh.
Terkait hal itu, Ketua DPD Demokrat Aceh Muslim menyatakan bahwa Demokrat merupakan partai pertama yang menerima fraksi Partai Aceh di DPR Aceh dalam rangka membahas upaya perpanjangan dana otsus tersebut.
Muslim menegaskan, Demokrat dipastikan terus mengawal dan memperjuangkan kekhususan Aceh termasuk perpanjangan dana otsus yang diketahui akan berakhir pada 2027.
“Kita konsisten untuk mengawal dan memperjuangkan perpanjangan dana otsus Aceh, sehingga memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh,” katanya.
Selain itu,Partai Demokrat juga telah berkomitmen untuk mengawal proses revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang saat ini telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
