SIGLI – Ketua DPRK Pidie Mahfuddin Ismail bersama Ketua Fraksi PA DPRK Pidie Muhammad Ibrahim Tangse melakukan kunjungan kerja ke Gampong Panton Beunot Kecamatan Tiro Truseb.
Gampong ini termasuk salah satu gampong terpencil yang berbatasan langsung dengan pengunungan.
Tujuan kunjungan ini ingin mendengarkan langsung aspirasi masyarakat setempat terkait dengan program pemerintah pusat rencana pembangunan Bendungan Kreung Inong yang saluran pengarahannya menuju Waduk Rukoh keumala.
Program nasional ini bertujuan untuk mencukupi air di Waduk Rukoh Keumala. Program ini diperkirakan panjangnya 9 kilometer mulai dari titik Krueng Inong sampai ke Waduk Rukoh di Kecamatan Keumala.
Dalam kunjungan ini, Ketua DPRK Pidie turut didampingi oleh ketua Fraksi PA, Hasballah Tiro yang juga Ketua Mualimin Pidie dan tim lainnya. Titik fokus kunjungan ini yaitu gampong Panton Beunot Kemukiman Blang Keudeh Kecamatan Tiro Truseb. Kawasan ini hanya didiami oleh 2 gampong yaitu blang rikui dan Panton Beunot. Gampong Panton beunot ini dihuni oleh 76 KK atau lebih kurang sekitar 233 Jiwa.
Kehadiran ketua DPRK Pidie dan rombongan disambut langsung oleh Geuchik Panton Beunot Taufik, turut di dampingi oleh perangkat gampong dan tokoh masyarakat setempat.
“Lebih kurang 3 jam kami hearing dengan masyarakat di sini. Adapun aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat disini adalah terkait dengan rencana pembangunan bendung kreung Inong yang saluran pengarahnya menuju Waduk Rukoh,” kata Mahfud.
Dari hasil pertemuan antara Ketua DPRK dengan geuchik dan tokoh masyarakat setempat, dimana masyarakat meminta perhatian pemerintah pusat dalam hal ini pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak yang membebaskan lahan untuk program ini untuk lebih memperhatikan terkait dengan Hutan Rakyat.
“Karena dalam hal pengukuran yang dilakukan oleh Pihak BPN ada lokasi yang diklaim oleh masyarakat sebagai kawasan hutan rakyat yang kemudian dijadikan Hutan Produksi ketika dilakukan pengukuran oleh BPN, Padahai banyak kebun masyarakat di sini yang memang dari leluhur mereka sudah berkebun di kawasan ini yang kemudian pihak BPN mengklaim bahwa itu masuk kawasan Hutan Produksi,” ujar Geuchik Taufik.
Oleh karena itu, Geuchik Taufik meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini BPN sigli untuk meninjau ulang terkait persoalan pembebasan lahan warga ini, karena masyarakat sangat dirugikan dalam hal ini bila kawasan itu di jadikan hutan produksi.
“Juga perlu kejelasan batas wilayah vegetasi hutan dan gampong, ini penting agar tidak terjadi konflik antara satwa dan manusia, kemudian menghindari dampak negatif lingkungan,” kata Geuchik Panton Beunot Taufik.
“Namun Pada dasarnya masyarakat kami sangat mendukung program pembangunan “bendung krueng inong” ini karena dirasa sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha pertanian dan perkebunan asalkan pengerjaan proyek tersebut tepat dan terukur sesuai dengan kebutuhan dan tentu tujuan mulia ini tidak merugikan masyarakat kami,” kata Taufik.
Masyarakat meminta kepada ketua DPRK Pidie Mahfuddin Ismail dan Ketua fraksi Partai Aceh untuk terus memantau dan mendampingi masyarakat untuk sama – sama memberikan input agar proyek bendung tersebut tepat guna dan mampu memberikan syafaat jangka panjang terutama kepada warga dua gampong tersebut.
“Merespon aspirasi masyarakat di tiro ini dalam waktu dekat kami akan berkonsultasi terkait persoalan ini dengan pihak BPN selaku pihak penanggung jawab pembebasan lahan proyek ini,” kata Mahfud.
“Memang kami sadari bahwa Multiplier Effect dari program nasional ini akan sangat menguntungkan masyarakat disini karena memiliki pengaruh yang luas kepada masyarakat sekitar terutama untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan di daerah ini ,” ujar Ketua DPRK Pidie.
