SIGLI – Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, S.Pd.I, M.AP, menyampaikan dua poin penting saat menyambut kedatangan anggota Komisi V DPR RI bersama Forkompinda Pidie, Kamis 19 Desember 2019.
Rombongan Komisi V DPR RI ini dipimpin oleh Wakil Ketua Hj. Nurhayati, serta turut serta hadir dua wakil rakyat Aceh di komisi tersebut, Irmawan dan Ruslan mantan Bupati Bireuen. Sebagaimana yang diketahui, Komisi V DPR RI membidangi KemenPU, Kemendes, kemenhub, Basaenas dan BMKG.
“Sebagaimana yang diketahui, Pidie sebagai daerah pengairan yang di dalamnya di lintasi 7 Daerah Aliran sungai (DAS) tentu banyak masalah yang dihadapi rakyat Pidie mulai dari masalah debit air hingga langganan banjir. Ada banyak program prioritas rakyat kabupaten Pidie yang tidak bisa di realisasikan. Salah satunya masalah abrasi banjir dengan program kegiatan penguatan tebing sungai yang sebagian DAS menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (KemenPUPR). Padahal Pemerintah Aceh siap dengan segala sumber dana untuk program tersebut. Namun karena bukan menjadi kewenangan Pidie dan Aceh, maka akhirnya program prioritas rakyat tersebut menjadi stagnan,” ujar Mahfud di hadapan anggota Komisi V DPR RI.
Sebagai contoh, kata Mahfud, ada 38 kegiatan yang menjadi prioritas daerah terkait sumber daya air untuk Aceh. Seharusnya, 38 kegiatan ini masuk ke ranah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui APBN 2019, namun tak tertampung dalam APBN.
Menyikapi kondisi itu, cerita Mahfud, Dinas Pengairan Aceh kemudian memohon izin kepada pihak Kementerian PUPR, agar kegiatan yang merupakan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Pusat tersebut penanganannya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh. Namun sayangnya, izin tadi tak kunjung keluar.
Akibatnya, kata Mahfud, pembangunan pengaman tebing Sungai Krueng Baro, Gampong U Gadeng, Kec. Keumala, Pidie, dengan pagu anggaran Rp4,85 miliar, dan pembangunan pengaman tebing Krueng Teupin Raya, Gampong Kruet Teumpeun, Geulumpang Tiga, Pidie, dengan pagu anggaran Rp4,85 miliar taka da kejelasan.
“Karena-nya kami mengharapkan kepada bapak ibu dari Komisi V DPR RI untuk mengkaji kmbali regulasi tersbut agar kedepan ada solusinya,” ujar Mahfud bijak.
Harapan Ketua DPRK Pidie mendapat applus dari sejumlah anggota DPR RI yang hadir. Mereka menilai apa yang disampaikan oleh Mahfud adalah persoalan serius dan akan segera ditindaklanjuti sepulang ke Jakarta nanti.
Sedangkan untuk poin kedua, Mahfud juga menyampaikan soal pembangunan jalan tol.
“Menurut laporan yang kami terima, masyarakat daerah ini mengalami masalah dalam proses pembebasan lahan jalan tol. Saya berharap agar Komisi V mengawasi scra intens persoalan pembebasan jalan tol cluster 1 Banda Aceh – Sigli. Kami tidak menginginkan progran strategis nasional ini terhambat dan membuat masyarakat sekitar jalan tol tersebut juga dirugikan. Pemerintah harus mencri solusi terhadp persolaan pembebasan tanah tersebut,” ujar politisi muda Partai Aceh itu.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Hj. Nurhayati, mengaku akan mengawal amanah masyarakat Pidie dengan baik.
“Semua masukan yang disampaikan ini adalah poin poin terpenting. Isya Allah akan kita jalankan dengan baik,” ujar Hj. Nurhayati. []
