Atjeh Watch
  • Nanggroe
    • Lintas Barat Selatan
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
      • Nasional
  • Internasional
  • Saleuem
  • Feature
  • Olahraga
  • Sejarah
  • Sosok
  • Opini
  • Cerbung
  • Foto
  • Video
No Result
View All Result
  • Nanggroe
    • Lintas Barat Selatan
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
      • Nasional
  • Internasional
  • Saleuem
  • Feature
  • Olahraga
  • Sejarah
  • Sosok
  • Opini
  • Cerbung
  • Foto
  • Video
No Result
View All Result
Atjeh Watch
No Result
View All Result
Home Nanggroe

Plt Gubernur: Perusahaan Berperan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Admin1 by Admin1
05/02/2020
in Nanggroe
0

Banda Aceh– Masalah kesejahteraan sosial menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Aceh. Pemerintah Aceh tentu punya program tersendiri untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun pemerintah Aceh tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak.Oleh sebab itu, perlu adanya kerjasama dengan berbagai elemen, salah satunya dengan perusahaan yang menjalankan kegiatan investasi di Aceh demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, saat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) tahap II antara Pemerintah Aceh dengan 7 perusahaan, di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (4/2).

Ketujuh perusahaan yang melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Aceh itu, yakni, PT Boswa Megalopolis, Pegadaian Syariah, PT Dunia Barusa, PT Medco E & P Malaka, PT Triangle Pase Inc, Zaratex N.V, dan PT. Pertamina Hulu Energi.

“Dukungan dari pihak perusahaan ini dapat disalurkan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan bentuk tanggungjawab sosial perusahan bagi lingkungan sekitarnya,” kata Nova.

Nova mengatakan, melalui tanggungjawab sosial itu, pihak perusahaan dapat berperan aktif mendukung pemberdayaan masyarakat, melestarikan lingkungan, atau meningkatkan pelayanan publik sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang.

Nova menjelaskan, dana CSR yang disalurkan perusahaan itu banyak sekali memberikan manfaat bagi para pihak. Bagi perusahaan, kata dia, penyaluran dana CSR merupakan upaya untuk mendapatkan dukungan publik terhadap usaha yang digerakkan oleh perusahaan tersebut.

“Sementara bagi masyarakat, kehadiran CSR bermanfaat untuk mengoptimalkan sumber daya dan sumber ekonomi, serta mengurangi kesenjangan sosial. Adapun bagi Pemerintah, program CSR sangat penting untuk mendukung percepatan pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik,”kata Plt Gubernur.

Menurut Nova, beberapa tahun terakhir ini keterlibatan pihak swasta dalam menjalankan program CSR di Aceh semakin meningkat. Bahkan, lanjutnya, Oktober tahun lalu pihaknya juga telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan 13 perusahaan terkait dana CSR itu.

Nova berharap, untuk perusahaan yang belum melakukan kerjasama itu dapat segera melakukannya pada tahap berikutnya.

“Dengan demikian, masyarakat tentu akan lebih aktif memberikan dukungan bagi kehadiran investasi di daerah ini. Insya Allah, kegiatan CSR ini akan bisa menjadi salah satu upaya dalam mengatasi masalah kemiskinan di daerah kita,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh Helvizar Ibrahim, melaporkan, penandatangan MoU itu dilakukan untuk menumbuhkan komitmen bersama antara perusahaan yang berinvestasi dengan pemerintah dalam mendukung upaya kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, kata Helvizar, untuk mensinergikan program CSR dan program pemerintah, pihaknya akan membentuk forum CSR agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran. Forum tersebut akan segera dibentuk pada Februari ini.

General Manager P.T Pertamina Hulu Energi, Junizar Harman, mengatakan, sebagai pelaku usaha yang menjalankan investasi di Aceh, pihaknya berkomitmen untuk berkontribusi dan saling terintegrasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan acara MoU pada hari ini kita juga dapat lebih erat berkoordinasi dan saling memberi solusi terhadap permasalahan pelaku industri yan ada di Aceh,”ujar Junizar.[]

Tags: pemerintah aceh
Previous Post

Wasiet (10)

Next Post

Kankemenag Aceh Tengah Rotasi 10 Kepala Madrasah dan Mutasi 20 Guru

Next Post

Kankemenag Aceh Tengah Rotasi 10 Kepala Madrasah dan Mutasi 20 Guru

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

JPU Tuntut Dua Terdakwa Korupsi SPPD Tiga Tahun Penjara

JPU Tuntut Dua Terdakwa Korupsi SPPD Tiga Tahun Penjara

22/04/2026
Tenaga Kesehatan di Aceh Mulai Diimunisasi Campak-Rubella

Tenaga Kesehatan di Aceh Mulai Diimunisasi Campak-Rubella

22/04/2026
Bupati Al- Farlaky Dorong OPD Percepat Serapan dan Genjot PAD

Bupati Al- Farlaky Dorong OPD Percepat Serapan dan Genjot PAD

22/04/2026
Tingkatkan Layanan untuk Warga Kota, Komisi IV DPRK Banda Aceh Dorong Revitalisasi dan Penataan Ulang IGD

Tingkatkan Layanan untuk Warga Kota, Komisi IV DPRK Banda Aceh Dorong Revitalisasi dan Penataan Ulang IGD

22/04/2026
Aher Dukung Dana Otsus Aceh dan Pembentukan Lembaga Khusus Pengelola

Aher Dukung Dana Otsus Aceh dan Pembentukan Lembaga Khusus Pengelola

22/04/2026

Terpopuler

Ratoh Jaroe Disebut “Industri”, Budayawan Aceh: Tradisi Asli Justru Tergeser

Ratoh Jaroe Disebut “Industri”, Budayawan Aceh: Tradisi Asli Justru Tergeser

19/04/2026

Ajudan Dir Narkoba Aceh dilaporkan ke Div Propam Polri

Plt Gubernur: Perusahaan Berperan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Obat Kosong hingga Mogok Dokter di RSUD Aceh Besar, Zulfikar DPRK: Ini Seperti Tentara Disuruh Berperang tanpa Senjata

Ketua DPRK Dukung Forkom KDMP Banda Aceh Jadi Motor Penggerak Kemandirian Gampong

  • Home
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

© 2022 atjehwatch.com

No Result
View All Result
  • Nanggroe
    • Lintas Barat Selatan
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
      • Nasional
  • Internasional
  • Saleuem
  • Feature
  • Olahraga
  • Sejarah
  • Sosok
  • Opini
  • Cerbung
  • Foto
  • Video

© 2022 atjehwatch.com