DPR Aceh Semprot TAPA Habis-Habisan Soal Anggaran Covid-19

BANDA ACEH – Rapat Tim Gugus Tugas Pemerintah Aceh dengan Satgas Pengawasan Covid-19 DPR Aceh berlangsung panas, Senin 04 Mei 2020.

Pantauan atjehwatch.com, Tim Gugus Pemerintah Aceh yang dihadiri oleh Sekda juga didampingi oleh para SKPA terkait.

Pada saat Ketua Tim Satgas Pengawasan Covid-19 DPRA yang juga Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mempersilahkan anggota satgas untuk bertanya, Tarmizi, SP,  dewan muda dari barat selatan Aceh serta dari Fraksi PA, langsung menghidupkan microfon.

Tarmizi,  anggota Komisi V dengan nada keras meminta ketua DPRA dikeluarkan dari posisi wakil ketua tim gugus penanganan Covid-19 Pemerintah Aceh. Ini karena Ketua DPRA adalah Ketua Tim Satgas Pengawasan DPRA.

Tarmizi juga mempertanyakan alasan Tim Gugus Penanganan Covid-19  Pemerintah Aceh mengabaikan DPRA yang tidak dilibatkan dalam pembahasan penggunaan anggaran BTT 118 miliar dan juga Penyesuaian Dana APBA yang jumlahnya triliunan.

“Jika alasan karena Permendagri No 20 Tahun 2020 bahwa eksekutif dalam melakukan perubahan anggaran boleh tidak melibatkan DPR, maka jangan lupa ada SKB Menteri yang mengharuskan DPR melakukan pengawasan terhadap Penyesuaian Dana APBA 2020,” ujar mantan aktifis mahasiswa ini lagi.

“Pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan 9 April 2020, poin keduabelas huruf b disebutkan bahwa DPRD dalam hal ini DPRA harus melakukan pengawasan terhadap Penyusuaian Dana APBA 2020. Artinya mempertegas fungsi pengawasan DPRA terhadap penyesuaian dana APBA 2020. Jadi DPRA harus tau dan wajib diberitau pos anggaran manan saja yang dipangkas, kemana saja digunakan uangnya dan apa saja rencana penggunaam selanjutnya.”

Kata Tarmizi, DPRA dibully oleh masyarakat karena dianggap tidak melakukan pengawasan.

“Padahal kami bekerja cuma kami tidak ada data, tidak dilibatkan bagaimana kami tahu. DPRA mat tan, kalon tan, apalagi pajoh.”

Tarmizi juga mempertanyakan termasuk alasan pemotongan dana dayah. Tarmizi meminta segera dibatalkan, karena masih banyak pos anggaran lain untuk dipangkas terutama yang tidak prioritas. []