TAKENGON – Meskipun status Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 secara kelembagaan sudah resmi dibubarkan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020, namun Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Aceh Tengah akan tetap menjalankan fungsinya melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19, sampai dengan terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) daerah ini.
Demikian yang dijelaskan oleh Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Aceh Tengah, dr. Yunasri, M Kes.
Menurutnya dalam Perpres tersebut, pembetukan satuan tugas di daerah, menjadi kewenangan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota).
“Untuk kabupaten Aceh Tengah, sampai saat ini belum dibentuk satgas penanganan Covid dan pemulihan ekonomi, jadi kita masih menjalankan fungsi gugus tugas dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19,” ungkap Yunasri, Jum’at (24/7/2020) di sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Aceh Tengah.
Yunasri juga menjelaskan bahwa penerapan protokol kesehatan dalam berbagai bidang dan pengawasan pendatang dari luar daerah secara ketat masih diterapkan, ini sesuai fungsi gugus tugas dalam fase adaptasi kebiasaan baru ini.
“Untuk semua aktifitas di semua bidang seperti pendidikan, sosial budaya dan ekonomi, protokol kesehatan tetap kita berlakukan sesuai dengan surat edaran Bupati Aceh Tengah, demikian juga untuk pendatang dari luar daerah, kami juga masih menerapkan pengawasan secara ketat untuk mencegah kemungkinan penyebaran covid di daerah ini, jadi untuk para pendatang, mohon melengkapi diri dengan surat keterangan sesuai ketentuan yang berlaku,” terangnya.
Meskipun sudah diatur dalam Perpres, namun pembentukan satgas penanagnan covid di Kabupaten Aceh Tengah masih mempertimbangkan perkembangan kasus positif Covid-19 di kabupaten maupun provinsi.
“Kita masih akan lihat perkembangannya, jika sudah memungkinkan, tentunya bapak Bupati akan segera membentuk satgas untuk menggantikan tugas dan fungsi gugus tugas ini. Kita pastikan akan tetap mempertahankan status zona hijau untuk daerah ini, untuk itu semua kebijakan harus melalui pertimbangan yang matang, termasuk memperhatikan perkembangan kasus Covid-19 di tingkat provinsi,” pungkas Yunasri.
