Jakarta – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkap sebagian guru menolak pembukaan sekolah tatap muka, sementara mayoritas siswa mendorong pembelajaran tatap muka segera dilaksanakan.
Penemuan tersebut didapat dari hasil survei yang dilakukan FSGI dan KPAI terhadap 6.513 guru dan 64.448 siswa pada kurun waktu 11-18 Desember 2020 (siswa) dan 19-22 Desember (guru).
“Banyaknya daerah yang memutuskan tidak membuka sekolah tatap muka pada Januari 2021 berbanding lurus dengan hasil pemantauan guru-guru FSGI dari sejumlah daerah terkait minimnya kesiapan sekolah tatap muka dan hasil uji coba buka sekolah,” kata Sekretaris Jenderal FSGI Heru Pernomo melalui keterangan tertulis, Senin (4/1).
Sejumlah guru yang mengikuti survei berasal dari berbagai provinsi, mulai dari DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Jambi, NTB, NTT, Papua dan Papua Barat.
Dari keseluruhan jumlah tersebut, 45,27 persen guru tidak setuju sekolah dibuka Januari 2021. Sementara 49,36 persen setuju dan 5,37 persen mengaku masih ragu.
Alasannya karena kasus covid-19 yang dinilai masih tinggi (40,70 persen), khawatir tertular virus di sekolah (27,74 persen) dan sudah berusia di atas 50 tahun dan memiliki penyakit penyerta (10,44 persen).
Kemudian juga ada guru yang menilai infrastruktur untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah belum memadai (14,31 persen) dan sisanya menyoroti perkara sosialisasi prokes dan akses transportasi (6,8 persen).
Sedangkan sebagian lain yang setuju mengatakan pembelajaran tatap muka dibutuhkan karena materi sulit diberikan secara daring (54 persen), sudah jenuh mengajar jarak jauh (22 persen), dan siswa memiliki keterbatasan untuk belajar daring (5,8 persen).
Kemudian juga ada yang mengeluhkan perkara sinyal yang tidak stabil selama pembelajaran jarak jauh (5,8 persen), hingga wilayah mengajar yang dikatakan berada di zona hijau atau kuning covid-19 sehingga dianggap aman (8,9 persen).
“Keinginan siswa dan guru untuk pembelajaran tatap muka tidak berbanding lurus dengan kesiapan sekolah, baik dalam menyediakan infrastruktur maupun sosialisasi protokol kesehatan/SOP Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di sekolah,” ujar Wakil Sekjen FSGI Mansur.
Sementara mayoritas atau 78,17 persen siswa dalam survei mengatakan setuju sekolah segera dibuka bulan ini. Lalu 10 persen lainnya tidak setuju dan 11,83 persen menyatakan masih ragu.
Survei ini dilakukan terhadap siswa di 34 provinsi secara daring meliputi siswa dari jenjang SD sampai SMA/SMK, SLB dan Madrasah.
Sejumlah 48.817 siswa mengaku setuju pembelajaran tatap muka dilaksanakan karena mengaku kesulitan memahami materi pelajaran saat PJJ (57 persen), jenuh dengan PJJ (25 persen), dan rindu dengan teman-teman (7 persen.
Kemudian ada juga yang ingin berkonsultasi dengan guru bimbingan konseling secara langsung (3 persen), dan sisanya (8 persen) memiliki alasan lain. Di antara itu, 135 siswa mengaku mendapat perlakuan kekerasan selama belajar di rumah.
Untuk yang tidak setuju, kebanyakan menyatakan kekhawatiran akan tertular covid-19 (40 persen), angka kasus masih yang tinggi (34 persen), menilai sekolah belum siap secara infrastruktur (3 persen), belum menerima sosialisasi prokes dari sekolah (2 persen), dan kebersihan di sekolah yang dinilai buruk (1 persen).
Kemudian masih ada 698 siswa yang mengaku tidak memiliki kendaraan pribadi, sehingga harus menumpang kendaraan umum ke sekolah dengan risiko yang lebih tinggi akan paparan virus.
Berdasarkan penemuan tersebut, FSGI dan KPAI menilai pembelajaran tatap muka membutuhkan persiapan yang matang dari pemerintah pusat dan daerah jika tetap ingin diterapkan.
Pemerintah daerah pun didorong melakukan pemetaan sekolah yang siap dan belum siap melakukan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 sebagai gambaran umum.
Jika sudah siap, pembelajaran tatap muka disarankan hanya dilakukan untuk materi pelajaran yang dinilai sulit dan menerapkan protokol kesehatan dengan infrastruktur dan standar operasional prosedur yang ketat.
