Wali Kota Apresiasi Jajaran Pemko Banda Aceh Buka Tabungan di Mahirah

Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menyampaikan apresiasi kepada PNS jajaran Pemko yang telah menabung di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) PT Mahirah Muamalah.

Apresiasi tersebut disampaikan, Jumat (10/9/2021) usai menerima laporan sejumlah SKPD yang pegawainya telah tercatat sebagai nasabah lembaga keuangan milik Pemko Banda Aceh tersebut.

Kata mantan Dirut BPD Aceh itu, apa yang telah dilakukan para pegawai Pemko merupakan gerakan untuk menguatkan lembaga keuangan mikro tersebut sehingga semakin banyak masyarakat kecil di Banda Aceh yang bisa dibantu.

“Apa yang telah ditunjukkan para pegawai dengan menabung di Mahirah merupakan wujud kepedulian pembangunan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan,” kata Aminullah.

Ia mengatakan, ketika Mahirah semakin kuat, maka akan semakin banyak masyarakat ekonomi lemah yang bisa dibantu untuk mengembangkan usaha. Dan dengan sendirinya akan semakin banyak lapangan kerja yang terbuka.

“Dengan demikian akan menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan,” tambah wali kota.

Sebagaimana mana diketahui, sejak dibentuk pada 2018 lalu, LKMD Mahirah semakin menunjukkan perannya dalam membantu masyarakat ekonomi lemah.

Selain membantu masyarakat kecil untuk modal usaha, keberadaan lembaga keuangan ini juga mampu memutus ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.

Hasilnya dapat dilihat dari dari hasil survey yang dilakukan oleh sebuah lembaga survey independen, Yayasan Rumah Harta Umat yang bekerjasama dengan ASA Solution beberapa waktu yang lalu, dimana para tengkulak semakin sempit ruang geraknya di ‘Kota Gemilang’.

Hasil Survey yang disampaikan pada pertemuan dengan wali kota pada Januari lalu menunjukkan ketergantungan pedagang pasar di Kota Banda Aceh terhadap rentenir hanya tersisa 2 persen saja.

Survey tersebut dilakukan di Lima pasar di Banda Aceh, yakni Pasar Ulee Kareng, Pasar Stui, Pasar Peunayong, Pasar Rukoh dan Pasar Kampung Ateuk.

Hasil survey tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan survey yang dilakukan pada 2019 lalu, dimana saat itu ketergantungan pedagang terhadap tengkulak masih di angka 14 persen.