Jakarta – Pemerintah AS memberlakukan pembatasan investasi dan ekspor pada lusinan perusahaan Cina, termasuk pembuat drone terkemuka DJI karena dianggap terlibat dalam penindasan minoritas Muslim Uyghur atau membantu militer.
Tindakan baru pemerintahan Presiden Joe Biden ini semakin meningkatkan ketegangan antara dua ekonomi teratas dunia.
Amerika Serikat menyalahkan DJI dan tujuh perusahaan teknologi lainnya karena mendukung “pengawasan dan pelacakan biometrik” Uyghur, sehingga Departemen Keuangan AS menambahkan mereka ke daftar entitas yang dicurigai memiliki hubungan dengan militer Cina dan melarang orang Amerika memperdagangkan sekuritas mereka.
Secara terpisah, Departemen Perdagangan menambahkan Akademi Ilmu Kedokteran Militer dan 11 lembaga penelitiannya ke dalam daftar hitam perdagangan, yang membatasi akses ke ekspor AS. Lembaga tersebut dinilai membuat “persenjataan kontrol otak”, namun tidak dijelaskan definisi teknologinya.
Departemen tersebut juga menambahkan HMN International, sebelumnya Huawei Marine, Jiangsu Hengtong Marine Cable Systems, Jiangsu Hengtong OpticElectric, Shanghai Aoshi Control Technology, dan Zhongtian Technology Submarine Cable ke dalam daftar atas tuduhan mencuri atau mencoba untuk mencuri teknologi dari Amerika Serikat untuk membantu memodernisasi Tentara Pembebasan Rakyat.
Kedutaan Cina di Washington menyebut tindakan itu sebagai “penindasan yang tidak beralasan” dan melanggar aturan perdagangan bebas. “Pengembangan bioteknologi Cina selalu untuk kesejahteraan umat manusia. Tuduhan AS sama sekali tidak berdasar,” kata juru bicara kedutaan Liu Pengyu dalam email.
Disebutkan juga, Beijing akan mengambil semua tindakan untuk menegakkan kepentingan perusahaan dan lembaga penelitian Cina.
Pakar PBB dan kelompok hak asasi memperkirakan bahwa lebih dari satu juta orang, terutama Uyghur dan anggota minoritas Muslim lainnya, telah ditahan dalam beberapa tahun terakhir di sistem kamp yang luas di Xinjiang.
Cina menyangkal pelanggaran hak di Xinjiang dan telah melawan “campur tangan” AS dan bersumpah untuk melindungi perusahaannya dari sanksi AS.
Menteri Perdagangan Gina Raimondo mengatakan Cina memilih menggunakan bioteknologi “untuk mengejar kendali atas rakyatnya dan penindasannya terhadap anggota kelompok etnis dan agama minoritas.”
“Kami tidak dapat membiarkan komoditas, teknologi, dan perangkat lunak AS yang mendukung ilmu kedokteran dan inovasi bioteknik dialihkan ke penggunaan yang bertentangan dengan keamanan nasional AS,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Pengumuman hari Kamis ditambah dengan larangan investasi minggu lalu pada perusahaan pengenalan wajah Cina SenseTime dapat memperburuk hubungan yang sudah tidak mulus antara Beijing dan Washington, meskipun Presiden Joe Biden dalam pertemuan virtual November dengan pemimpin China Xi Jinping mencoba membangun “pagar pembatas” untuk mencegah dua negara adidaya meluncur ke arah konflik.
Kamis lalu, Senat mengesahkan Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur. Biden mengatakan dia akan menandatanganinya menjadi undang-undang. RUU itu akan melarang impor dari wilayah Xinjiang Cina karena kekhawatiran tentang kerja paksa.
Larangan investasi, yang juga akan berlaku untuk Megvii Technology Limited dan Cloudwalk Technology, pertama kali diberlakukan oleh pemerintahan Donald Trump dan direvisi oleh Biden.
Trump melarang entitas AS untuk berinvestasi di lusinan perusahaan Cina yang diduga terkait dengan sektor teknologi pertahanan atau pengawasan termasuk pembuat chip terkemuka SMIC hingga produsen minyak CNOOC.
Kedelapan perusahaan yang ditambahkan ke daftar pada Kamis sudah berada di daftar entitas yang disebut. Daftar tersebut telah menjadi alat masuk untuk Washington dalam perseteruan teknologi AS-Cina. Pemasok ke perusahaan dalam daftar harus meminta izin khusus dari Departemen Perdagangan untuk mengirimkan barang ke perusahaan yang dituju.
Beijing dan Washington bersitegang karena beberapa masalah, termasuk kritik AS terhadap perluasan persenjataan nuklir Cina dan keputusan pemerintahan Biden memboikot Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 dengan alasan ada pelanggaran HAM di Xinjiang.
Perusahaan peralatan telekomunikasi China Huawei Technologies masuk ke daftar entitas pada 2019. Pembuat kabel bawah laut HMN Technologies ditambahkan akhir tahun itu.
Washington menjadi semakin khawatir tentang ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh peran perusahaan dalam membangun kabel internet bawah laut, yang memiliki kapasitas data jauh lebih besar daripada satelit.
Tahun lalu, HMN mengirimkan proposal ke negara-negara Kepulauan Pasifik untuk berpartisipasi dalam proyek peningkatan komunikasi di kawasan itu. Beijing mengatakan tidak berniat menggunakan infrastruktur kabel untuk memata-matai.
