BLANGPIDIE – Polemik penafsiran surat domisili dari Keuchik sebagai salah satu syarat pencalonan Keuchik pada pemilihan Keuchik secara langsung (Pilchiksung) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mendapatkan respon dari pemerintah setempat.
Bupati Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim, SH kepada sejumlah awak media menyebutkan, penafsiran yang selama ini dikembangkan itu salah.
Menurutnya, surat Domisili dari Keuchik untuk bakal calon Keuchik itu hanya sebagai penguat pembuktian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
“Domisili yang dijadikan syarat itu dibuktikan dengan KTP dan KK, surat domisili Keuchik itu hanya penguat, itu sesuai dengan qanun Aceh,” kata Akmal Ibrahim, Sabtu (05/02/2022).
Akmal Ibrahim meminta setiap aturan yang sudah ditentukan jangan diubah-ubah.
“Aturan yang sudah dibuat itu tentunya setelah hasil pengkajian yang mendalam oleh ahli-ahlinya,” sebutnya.
Dalam kesempatan itu, Akmal Ibrahim juga menegaskan jika tugas panitia pemilihan Keuchik itu salahsatunya harus memastikan KTP dan KK calon Keuchik Gampong setempat sesuai dengan syarat dan aturan.
“Pembuktian domisili itu adalah KTP dan KK, itu jelas, jadi P2K harus berpedoman pada aturan itu, jangan mempersulit setiap calon yang maju,” tegas Akmal.
Menurut Akmal, setiap orang yang maju sebagai calon Keuchik itu adalah orang yang baik, itu harus dihargai.
“Dia sadar dia punya potensi, jangan dihambat orang maju. Masalah terpilih atau tidak itu bukan urusan kita,” kata Akmal.
Akmal Ibrahim mengaku sangat senang dengan ramainya peminat untuk maju menjadi Keuchik di setiap Gampong.
“Banyaknya peminat menjadi Keuchik ini membuktikan jabatan Keuchik itu sudah menjadi penting, dulu ditolak, sekarang diminati,” tutur Akmal.
Pada kesempatan itu, Akmal Ibrahim berpesan kepada P2K agar jangan ada trik-trik tertentu yang menghambat Keuchik maju.
“Makin banyak yang maju semakin baik, jadi jangan dihambat dengan trik-trik yang dapat merugikan orang lain,”imbuhnya.
Akmal Ibrahim juga meminta kepada seluruh Tuha Peut, Imum Mukim dan Camat selaku pengawas untuk benar-benar mengawasi setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Keuchik yang sudah diatur dalam SE Bupati tentang Tahapan dan Rencana Pemilihan Keuchik Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2022.
“Para pengawas pemilihan Keuchik kami harapkan untuk bisa mengawasi setiap tahapan, petunjuk dan teknis (Juknis) yang telah ditetapkan, jika ada kekeliruan yang dilaksanakan para P2K maka pengawas dapat menegur dan meluruskan. Pastikan setiap tindakan yang diambil oleh P2K harus didasarkan kepada Regulasi yang ada agar tidak timbul persoalan dikemudian hari,” pungkas Bupati Akmal Ibrahim.
Reporter: Rusman
