JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani membandingkan proses penyelesaian konflik di Papua dengan Aceh.
Dalam pandangannya, permasalahan di Papua lebih sulit diselesaikan karena tidak adanya tokoh pemersatu antar kelompok masyarakat.
“Di Aceh ada tokoh yang menjadi primus inter pares, yang menjadi penyatu, yang kita sebut sebagai wali nanggroe, dari dululah, dari Hasan Tiro, nah di Papua tidak ada,” ungkap Arsul dalam diskusi bertajuk KKB Papua Kembali Berulah Di Mana Kehadiran Negara di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2022).
Arsul menyebutkan, tiadanya tokoh pemersatu ini juga disebabkan oleh sifat masing-masing pemimpin dalam suku.
“Masing-masing pimpinan punya otonomi penuhnya sendiri untuk mengendalikan suku, kelompoknya, dan itu yang kita temui, saya lihat sekarang pada KKB (kelompok kriminal bersenjata),” tuturnya.
Lebih lanjut, Arsul menilai, proses komunikasi antarkelompok hanya bersifat koordinatif. “Bukan hubungan otoritatif, di mana satu kelompok bisa mengendalikan kelompok yang lain,” ucapnya.
“Nah karena itulah yang menjadikan penyelesaian persoalan di Papua ini jauh lebih rumit, (ketimbang) menyelesaikan misalnya (konflik) di Aceh dan Timor Timur,” imbunya.
Diketahui konflik keamanan di Papua kembali memanas setelah 10 orang meninggal dan 2 lainnya luka-luka akibat serangan KKB di Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu (16/7/2022).
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal menyebutkan serangan terjadi pada pukul 09.15 WIT.
Kala itu, rombongan korban yang menggunakan truk dan sepeda motor dihadang sekitar 15-20 KKB, tiga orang diantaranya membawa senjata api laras panjang, dan satu orang mengenakan senjata api genggam.
“Tiba-tiba setelah menghentikan langsung melakukan tembakan dengan membabi buta, terus mengenai sopir,” jelas Ahmad.
