JAKARTA – Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc MA, mengatakan ongkos naik haji harus turun dari nilai yang diusulkan oleh Kemenag RI atau sebesar Rp69,2 juta.
Jumlah ini dinilai sangat memberatkan masyarakat. Dimana, keberangkatan Haji merupakan impian dari seluruh masyarakat muslim di Indonesia, termasuk Aceh.
“Tak peduli, dia kaya atau miskin, berangkatan haji merupakan impian seluruh muslim di dunia, termasuk Indonesia dan Aceh khususnya. Banyak muslim di Aceh yang menabung bertahun-tahun demi bisa berhaji,” kata Syech Fadhil.
“Skema kenaikan idealnya harus bertahap, jangan mendadak. Tiba-tiba dari beban jamaah 40 persen tahun lalu, langsung ke 70 persen. Sangat mengejutkan dan memberatkan. Saya yakin ada jalan tengah. Kita yakin ongkos keberangkatan haji yang sebelumnya diusulkan mencapai Rp69,2 juta bisa diturunkan lagi hingga batas yang wajar dan mampu disanggupi calon jamaah haji, ” ujar anggota Komite III DPD RI ini lagi.
“Memang naik haji itu bagi yang mampu. Tapi di Aceh, dan mungkin masyarakat muslim di seluruh nusantara, berangkat haji itu adalah impian terbesarnya dalam hidup. Meski hidup susah, mereka menabung untuk berhaji. Mereka rela menabung belasan tahun untuk bisa berangkat ke tanah suci.”
“Kita pahami biaya subsidi nilai manfaat harus proposional yang cenderung diturunkan, tapi hendaknya bertahap dari tahun ke tahun. Maka untuk tahun ini beban jamaah jangan sebesar itu. Ini harapan seluruh masyarakat, khususnya di Aceh. Harapan para ulama Aceh juga,” kata sahabat Ustadz Abdul Somad (UAS) di Aceh ini lagi.
“Saya yakin bisa. Komponen tiket juga masih bisa dikaji kembali. Garuda sebagai maskapai Indonesia tentu tidak ingin mrmberatkan rakyatnya sendiri. Maka, demi impian semua muslim di Indonesia, dan Aceh khususnya, ongkos naik haji harus turun,” tegas senator muda asal Aceh ini lagi.
Selain itu, permasalahan ini juga menjadi momentum untuk BPKH untuk menunjukkan kinerja agar nilai manfaat semakin bertambah dari tahun ke tahun. “Ini sesuai dengan tujuan dibentuknya BPKH. Semoga Badan Pelaksana BPKH yang baru beserta jajaran mampu menunjukkan kinerja positif dalam mengelola uang jamaah, ” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Agama (Kemenag) menjelaskan soal ongkos layanan haji jemaah RI diusulkan naik jadi Rp 69,2 juta.
Sejumlah anggota DPR RI menyatakan menolak usulan kenaikan biaya haji 2023 sebesar Rp69,2 juta seperti tawaran Kemenag RI, termasuk fraksi PKS.
Pasalnya, berdasarkan temuan KPK, dijelaskan bahwa keuntungan pengelolaan dan investasi setoran awal dana haji yang 25 juta per calon jamaah haji selama 20-30 tahun sudah tergerus dan habis digunakan pemerintah.
