Jakarta – Seorang pelaku diduga melempar bom asap saat Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berpidato di wilayah barat Jepang pada Sabtu, 15 April 2023. Media lokal mewartakan Kishida dievakuasi tanpa mengalami luka-luka.
Kantor berita NHK seperti dikutip Reuters mewartakan ledakan keras terdengar tetapi Kishida bisa berlindung dan tidak terluka. Aparat Kepolisian menahan seorang laki-laki di tempat kejadian.
Kejadian tersebut terjadi di pelabuhan perikanan Saikazaki di prefektur Wakayama, sekitar 65 kilometer barat daya kota Osaka. NHK melaporkan, saat insiden itu terjadi Kishida baru saja mulai berpidato. Sebelumnya peristiwa itu, dia terlebih dahulu berkeliling pelabuhan.
Menurut Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Pemerintahan Kishida, pidato itu dijadwalkan pada pukul 11:40 waktu setempat. Kishida akan melanjutkan jadwal kampanye pada Sabtu sore setelah insiden itu, LDP mengonfirmasi melalui akun Twitter-nya.
Rekaman NHK memperlihatkan kerumunan orang melarikan diri ketika beberapa petugas polisi tampak menjepit seorang laki-laki ke tanah sebelum mengeluarkannya dari tempat kejadian. Laki-laki itu diduga berusia 20-an atau 30-an.
Perwakilan dari markas polisi prefektur Wakayama mengatakan kepada Reuters dia tidak dapat menjawab pertanyaan tentang insiden tersebut. Seorang perempuan di tempat kejadian mengatakan kepada NHK, dia melihat sebuah benda terbang di atas kepalanya.
“Itu membuat saya berfirasat buruk, jadi kami lari dengan sangat cepat. Kemudian kami mendengar suara yang sangat keras. Itu membuat putri saya menangis,” ujarnya
Kishida akan menjadi tuan rumah KTT G7 (Kelompok Tujuh) di Hiroshima bulan depan. Para menteri luar negeri anggota G7 rencananya akan bertemu pada Minggu, 16 April 2023, di kota resor Karuizawa.
Kejadian ini mengingatkan pada mantan Perdana Menteri Shinzo Abe, pemimpin terlama Jepang modern, yang dibunuh dengan senjata rakitan pada Juli 2022 saat berkampanye untuk pemilihan parlemen. Insiden itu bukan hanya mengejutkan warga Jepang, namun juga dunia. Kejadian ini pun mendorong adanya evaluasi bagi keamanan politikus – yang kerap ramah publik.
