MEUREUDU – Memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026, kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Jaya menjadi perhatian. Berdasarkan Laporan Realisasi APBK per 7 Juli 2026, belanja daerah baru terealisasi sebesar Rp280,96 miliar atau 28,58 persen dari total pagu anggaran Rp983,18 miliar.
Capaian tersebut menunjukkan masih lebih dari 70 persen anggaran yang harus direalisasikan dalam sisa waktu kurang dari enam bulan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat pelaksanaan program tanpa mengabaikan kualitas, ketepatan sasaran, maupun akuntabilitas penggunaan anggaran.
Rendahnya serapan anggaran tidak hanya berdampak pada terlambatnya pelaksanaan pembangunan fisik, tetapi juga dapat memengaruhi perputaran ekonomi daerah. Belanja pemerintah merupakan salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi, mulai dari proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, hingga pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik.
Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Daerah Pidie Jaya, Munawar Ibrahim, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten akan memaksimalkan percepatan pelaksanaan APBK pada semester kedua.
“Kami akan mengoptimalkan penyerapan APBK di semester kedua ini. Seluruh perangkat daerah diminta mempercepat pelaksanaan program sesuai ketentuan yang berlaku, namun tetap mengutamakan kualitas pelaksanaan. Yang paling penting, anggaran yang dibelanjakan harus benar-benar memberi manfaat dan berpihak kepada rakyat,” ujar Munawar.
Menurutnya, percepatan serapan anggaran bukan sekadar mengejar target administrasi, tetapi harus mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah akan memastikan setiap program yang dijalankan memiliki nilai manfaat bagi peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah, penguatan ekonomi masyarakat, serta kesejahteraan warga.
Munawar juga mengingatkan seluruh OPD agar tidak menunda proses administrasi maupun pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan. Ia menilai sinergi antarperangkat daerah menjadi faktor penting agar target pembangunan tahun 2026 dapat dicapai sesuai perencanaan.
Dengan waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, efektivitas pengelolaan APBK pada semester kedua akan menjadi penentu keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi target pembangunan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.[Mul]
