Banda Aceh – Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menyebut empat unit rumah sewa semi permanen hangus terbakar di Desa Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang diduga disebabkan oleh korsleting listrik.
“Kondisi terakhir api sudah berhasil dipadamkan. (Penyebab, red) diduga akibat korsleting listrik,” kata Plt Kepala Pelaksana BPBA Fadmi Ridwan di Banda Aceh, Senin.
Ia menjelaskan bencana kebakaran pemukiman tersebut terjadi pada Senin (8/7) sekitar pukul 15.00 WIB.
BPBD Bener Meriah mengerahkan tiga unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian dalam upaya pemadaman api. Turut dibantu masyarakat dan personel TNI/Polri di daerah itu.
Peristiwa kebakaran tersebut menyebabkan empat unit rumah sewa konstruksi semi permanen rusak berat. Selain itu juga menyebabkan satu unit rumah warga rusak ringan akibat terkena imbas kebakaran.
Menurut Fadmi, empat unit rumah sewa tersebut merupakan milik Erwansyah (52) dan satu unit rumah yang terkena imbas milik Fatimah Syam (45). Dalam laporan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.
“Untuk sementara korban mengungsi ke rumah saudara,” ujarnya.
Sebelumnya, BPBA mencatat sebanyak 99 kejadian bencana yang melanda wilayah Aceh hingga pertengahan tahun 2024, dengan total kerugian mencapai Rp55,8 miliar.
“Periode Januari hingga Juni 2024, Aceh dilanda 99 kejadian bencana, korban jiwa dua orang, dengan prakiraan kerugian mencapai Rp55,8 miliar,” kata Fadmi.
Dari data itu, menurut dia, kebakaran pemukiman merupakan bencana paling dominan di Aceh hingga pertengahan tahun, yang grafik 39 kali kejadian kebakaran terhadap 187 uit rumah. Bencana tersebut menyebabkan kerugian mencapai Rp39 miliar.
BPBA bersama semua unsur pemerintahan dan masyarakat Aceh terus berupaya dalam peningkatan mitigasi bencana agar jumlah kejadian bencana dapat terus turun dari tahun ke tahun.
Pihaknya juga berharap dalam upaya pengurangan risiko bencana nanti akan terwujud sebuah langkah pemberdayaan masyarakat yang fokus pada kegiatan partisipatif dalam melakukan kajian, perencanaan, pengorganisasian, serta aksi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Langkah ini sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat atau komunitas yang mampu mengelola lingkungan dan mengurangi risiko bencana serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh,” ujarnya.
