Banda Aceh – Akademisi Universitas Serambi Mekkah (USM) Aceh TM Zulfikar menyatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar perlu memperbaiki wilayah karst di kawasan Lhoknga, sebagai solusi mencegah kekeringan yang terus berulang.
“Perlu perbaikan wilayah karst yang sudah mulai rusak dan tidak lagi mampu menyimpan air,” katanya di Banda Aceh, Rabu.
Sebagai informasi, Pemkab Aceh Besar telah memberlakukan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan yang terjadi di wilayah Kecamatan Lhoknga. Penetapan status bencana tersebut agar penanganan dapat dilakukan secara komprehensif dan keberlanjutan.
Dosen teknik lingkungan USM itu mengatakan kekeringan di Aceh Besar itu hampir setiap tahunnya terjadi, maka diperlukan langkah jangka panjang untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Karena itu, lanjutnya, perlu perencanaan program, seperti perlindungan sumber air di wilayah sungai yang mengalir ke Daerah Aliran Sungai (DAS) sekitar Lhoknga melalui upaya konservasi sumber daya air, termasuk strategi pengendalian daya rusak air, pendayagunaan sumber daya air, dan sistem informasi yang mampu diakses para pihak.
Selain itu, kata dia, juga diperlukan rencana pengelolaan air secara terpadu. Karena kedepannya kekeringan ini tidak hanya terjadi di kawasan Lhoknga saja, besar kemungkinan juga di kecamatan lainnya.
“Maka semua ini perlu dikomunikasikan, termasuk sumber daya dan dananya. Baik dengan pihak provinsi maupun nasional sesuai kewenangannya,” ujar TM Zulfikar.
Untuk jangka pendek, kata dia, Pemkab Aceh Besar perlu menyiapkan rencana penanggulangan, termasuk bagaimana mitigasi bencana dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
“Kemudian, kekurangan air saat ini juga harus diatasi dengan berbagai tindakan cepat, seperti penyiapan kolam-kolam penampungan dan pembersihan sumber air wilayah sungai yang belum kering,” katanya.
Dalam kesempatan ini TM Zulfikar juga meminta Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar perlu memastikan jumlah total masyarakat yang kekurangan air di Kecamatan Lhoknga, sehingga ketersediaan air yang ada benar-benar cukup untuk korban kekeringan.
Ia mengingatkan jangan sampai terjadi overlap, dimana hanya orang-orang tertentu saja yang dilayani kebutuhan air, sementara ada masyarakat yang paling membutuhkan justru tidak terlayani.
“Hindari konflik baik vertikal maupun horisontal, termasuk bagaimana peran dan tanggung jawab perusahaan di sekitar wilayah tersebut dalam membantu pemerintah,” kata TM Zulfikar.
