Oleh Ridwansyah. Penulis adalah warga dan pengiat UMKM di Kota Banda Aceh.
ENTAH apa yang dipikirkan oleh pimpinan di Banda Aceh saat ini. Di tengah efisiensi anggaran yang sedang dikobarkan oleh pemerintah pusat sejak awal 2025 dan kemungkinan rencana pemerintah memangkas alokasi transfer ke daerah (TKD) dalam RAPBN 2026, Pemko Banda Aceh justru tampil nyentrik sendiri. Rakyat lapar tapi harus tetap wangi.
Perlu diketahui, efisiensi anggaran merupakan persoalan serius yang sedang dihadapi oleh masyarakat di Aceh saat ini. Tak terkecuali di Banda Aceh. Ketergantungan masyarakat pada APBA dan APBK cenderung lebih besar dibanding dengan daerah di provinsi lain di Indonesia.
Kondisi ini karena tak banyak sector swasta, terutama perusahaan-perusahaan besar yang bisa menampung ribuan pekerja, yang tumbuh di Aceh hingga sekarang.
Alokasi anggaran dalam APBA dan APBK justru lebih banyak difokuskan untuk kebutuhan pegawai serta operasional roda pemerintahan. Hanya sebahagian kecil yang diperuntukan bagi warga biasa di luar pegawai.
Nah, di sinilah persoalan serius yang sedang melanda warga di Aceh, terutama Banda Aceh. Efisiensi anggaran sebenarnya memiliki memiliki dampak yang cukup berat dan serius bagi para pengiat UMKM di Banda Aceh.
Rendahnya daya beli masyarakat membuat sejumlah UMKM di Banda Aceh ‘mengap-mengap.’ Sejumlah toko di Banda Aceh sunyi. Ada banyak usaha souvenir dan kerajinan yang terancam gulung tikar. Meskipun tak banyak, tapi sejumlah UMKM tadi memiliki pekerja belasan orang untuk setiap usahanya. Kalau UMKM gulung tikar, maka ada banyak warga ‘di luar ASN’ yang terpotong mata pencahariannya. Ada banyak rumah yang riuk nasinya hilang.
Kondisi sangat terasa oleh para pedagang di komplek Al Mahirah Peunayong dan sejumlah kawasan lainnya di Banda Aceh.
Harusnya kondisi ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah kota saat ini. Pemerintah harusnya hadir bersama para pedagang dan pengiat UMKM saat masa-masa sulit seperti sekarang.
Setidaknya mampu mengurangi beban lewat pemangkasan pajak dan kemudahan lainnya. Atau bisa juga dengan pemberian modal usaha agar UMKM di Banda Aceh dapat tumbuh lebih baik.
Namun yang terjadi Banda Aceh saat ini justru jauh dari rel persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Pimpinan di Banda Aceh justru mengaungkan Banda Aceh sebagai Kota Parfum. Dimana, untuk pembiayaan konten Medsos saja mencapai ratusan juta rupiah. Poin ini yang terungkap di media, konon lagi item lainnya yang tidak terpublis atau terbongkar.
Mengapa penulis mengatakan bahwa tagline ‘kota parfum’ keluar dari rel persoalan? Karena keberadaan nilam sendiri, yang selama ini didengung-dengungkan oleh akademisi dan walikota Banda Aceh, sebagai yang terbaik di Dunia, bukanlah Banda Aceh sendiri yang menghasilkan. Ada Aceh Jaya dan Aceh Timur yang merupakan daerah penghasil nilam di Aceh. Harusnya mereka-lah yang memanfaatkan APBK-nya untuk konten Medsos.
Banda Aceh sendiri tak memiliki lahan nilam. Pabrik penyulingan nilam pun nyaris tak ada, kecuali yang dikelola oleh para akademisi di beberapa universitas. Demikian juga efek dari ekspos nilam keluar Aceh yang berada di Aceh Besar.
Maka secara kalkulasi efek domino, dari hulu ke hilir, tagline Banda Aceh sebagai Kota Parfum justru tak berdampak sama sekali untuk menjawab persoalan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di Banda Aceh saat ini. Kecuali hanya slogan kosong.
Kecuali Pemko Banda Aceh benar-benar bisa menghadirkan perusahaan parfum raksasa dunia untuk beroperasi di Banda Aceh. Perusahaan tersebut kemudian menggunakan nilam yang ditanam di Aceh serta diproduksi massa di Banda Aceh dengan merekrut banyak pekerja.
Sedangkan yang terjadi hari ini, nilam dari daerah lain (luar Banda Aceh-red), penyulingan dan ekspor minyak mentah-pun dari daerah lain. Sedangkan Banda Aceh hanya kebagian slogan biasa.
Pemerintahan yang baik harusnya mendengar aspirasi dari arus bawah. Ada pedagang ikan di Al-Mahirah yang bau amis tapi sepi pembeli yang harus dicari solusinya. Ada pedagang sembako yang kekurangan modal dan pedagang pasar Aceh yang sepi.
Perlu diingat bahwa warga Banda Aceh bukan hanya di isi oleh ASN semata yang tiap hari bisa menyemprot parfum untuk ke kantor. Maka Buk Walikota tolonglah kami. Kami tak ingin ‘mati dalam keadaan wangi’ tapi butuh ‘hidup meski bau amis.’
Kolom adalah rubrik yang dikhususkan bagi pembaca atjehwatch.com. Isi konten tak mewakili kebijakan redaksi.
