TAKENGON – Praktik penagihan yang diduga dilakukan oleh berbagai perusahaan pembiayaan di Aceh Tengah pascabencana banjir dan longsor menyulut kritik lewat aksi unjuk rasa oleh warga.
DPRK Aceh Tengah pun mempertemukan pihak masa yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Gayo dengan lembaga keuangan.
Dalam forum itu, muncul penegasan bahwa adanya kebijakan relaksasi berupa perlakuan khusus untuk pembiayaan bagi debitur di daerah bencana alam hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November sampai Desember 2025. Sehingga tidak diperbolehkan adanya penagihan kepada warga yang terdampak.
Perusahaan pembiayaan seperti MCF, FIF, Mandala dan Mekar diduga melakukan pemungutan angsuran selama masa bencana. Para warga yang bertahun-tahun menjadi nasabah merasa kecewa dengan perilaku tersebut.
Saat dilakukan konfirmasi kepada para pihak perusahaan pembiayaan, pimpinan PNM Agung Utomo mengatakan pihaknya fokus pada pendampingan dan identifikasi warga yang terdampak bencana. Sedangkan pihak MCF, FIF dan Mandala belum memberikan respon atas kejadian ini.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Tengah Marwandi menyebut perusahaan Mekar sebelumnya sudah sepakat untuk menunda pembayaran angsuran hingga Maret 2026.
“Untuk menemukan titik kesepakatan dari kasus ini, DPRK akan memanggil pihak penyedia jasa keuangan guna memberikan perlindungan bagi masyarakat terdampak,” ujarnya.
