Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebebasan Beragama di tengah sorotan isu intoleransi.
Pigai menegaskan kasus-kasus intoleransi dapat terjadi baik di wilayah mayoritas maupun minoritas.
“Ini makin ke timur, orang Islam juga mengalami penderitaan. NTT juga sama. Bali, di luar Bali orang yang bukan beragama mayoritas di sana juga mengalami penderitaan. Di daerah lain juga mengalami hal yang sama,” kata Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa (7/4).
Pigai mengatakan usulan UU tersebut telah dibicarakan bersama Menteri Agama, namun masih terdapat perbedaan pandangan.
“Kementerian HAM telah mengusulkan, bicara dengan Menteri Agama, saya mau hadirkan Undang-Undang Kebebasan Umat Beragama. Hanya Menteri bilang, ‘Nggak bisa Pak Pigai, kalau mau Undang-Undang Perlindungan Umat’,” kata Pigai.
Menurut Pigai, pendekatan “perlindungan” hanya akan melindungi tujuh agama yang diakui negara, belum mengakomodasi seluruh kelompok kepercayaan, khususnya penganut agama lokal.
“Bagaimana dengan mereka yang agama wiwitan, atau agama-agama lokal yang dipunyai? Jadi kita mengusulkan Undang-Undang Kebebasan Umat Beragama, tapi sementara negara ini masih berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama,” kata Pigai.
“Jadi dia pakai perlindungan, saya mengusulkan kebebasan. Ini masih perdebatan,” imbuh dia.
Dalam kesempatan itu, Pigai juga menolak anggapan Jawa Barat disebut daerah intoleran. Ia mengatakan kasus-kasus intoleransi jarang terjadi di Jawa Barat.
“Itu hanya opini negatif yang sudah terbangun sekian lama seakan-akan Jawa Barat itu intoleran. Ini saya berdasarkan pengalaman, berdasarkan pemantauan saya, berdasarkan penelitian saya. Tapi Jawa Barat hanya satu kasus saja muncul, itu dianggap wah luar biasa Jawa Barat ini intoleran,” ucapnya.
