MEULABOH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat hingga saat ini mengkaji potensi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pelabuhan Jetty Meulaboh setelah aset daerah tersebut diakhiri kerja sama dengan pihak ketiga baru-baru ini.
“Jika nantinya pengelolaan dialihkan ke badan usaha milik daerah (BUMD). Potensi pendapatan dari sektor ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah per tahunnya,” kata Bupati Aceh Barat Tarmizi di Aceh Barat, Jumat.
Ia mengatakan meski angka pastinya masih dalam tahap kajian mendalam, pemerintah daerah optimis nantinya Pelabuhan Jetty Meulaboh yang berlokasi di Desa Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, akan menjadi salah satu sumber penerimaan besar pemerintah daerah.
Tarmizi mengatakan saat ini tim terkait sedang melakukan kajian komprehensif, termasuk melobi pihak Pelindo dan menghitung potensi pendapatan dari masuknya bunker serta kapal kargo.
Langkah ini diharapkan dapat mengubah status pelabuhan dari pelabuhan pengumpan menjadi pelabuhan regional guna mendongkrak pendapatan daerah secara signifikan.
Saat ini, kontribusi PAD Aceh Barat masih sangat lemah, yakni hanya berkisar di angka 15 persen. Sesuai dengan arahan Presiden RI untuk fokus mendongkrak PAD, Pemkab Aceh Barat berkomitmen agar pelabuhan tersebut ke depannya dapat dikelola sendiri melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Mengenai potensi penerimaan daerah dan besaran tarif di Pelabuhan Jetty nantinya, ia menjelaskan bahwa penetapan tarif wajib mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
“Setelah proses (pemutusan) ini selesai, kami akan berkoordinasi ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk menentukan tarifnya. Kami juga akan melobi kembali agar layanan bunker (pengisian bahan bakar kapal) yang sempat dipindah bisa kembali ke daerah kita, serta mengupayakan agar kapal-kapal kargo bisa masuk lagi ke Pelabuhan Jetty,” pungkasnya.
