BANDA ACEH – Koordinator Elemen Sipil, Verri Al-Buchari, membatalkan atau setidaknya mengevaluasi ulang kebijakan Pemko Banda Aceh terkait pengadaan kendaraan dinas. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan keadaan keuangan Kota Banda Aceh mengalami defisit mencapai Rp 39,8 miliar menutup tahun anggaran 2024.
Hal ini disampaikan Verri kepada media, Minggu 23 Februari 2025.
“Ironisnya, alih-alih mengambil langkah penghematan dan mengutamakan kebutuhan mendesak rakyat, Pemerintah Kota Banda Aceh justru mengalokasikan Rp 5,45 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas sebanyak 4 unit. Sebuah keputusan yang menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang tengah terpuruk,” kata Verri Al-Buchari.
Menurutnya, kebijakan ini mencerminkan sikap apatis pemerintah kota terhadap penderitaan rakyat. Di saat harga bahan pokok terus meroket, daya beli masyarakat melemah, dan lapangan pekerjaan semakin sulit, pemerintah justru memilih menghamburkan anggaran untuk kepentingan birokrasi.
“Apakah mobil dinas baru lebih penting dibandingkan bantuan langsung bagi masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari?”
“Secara hukum, pengadaan mobil dinas memang dimungkinkan oleh regulasi. Namun, seorang pemimpin sejati bukan hanya tunduk pada aturan, tetapi juga memiliki keberpihakan pada rakyat. Wali Kota Banda Aceh yang baru beberapa hari menjabat dan mengklaim dirinya sebagai “politisi nasional” seharusnya memiliki sensitivitas sosial yang lebih tinggi. Sayangnya, keputusan ini justru menunjukkan bahwa kepemimpinan yang diharapkan membawa perubahan hanya melanjutkan praktik birokrasi kaku yang mengabaikan aspirasi masyarakat.”
“Kami mempertanyakan dengan tegas: apakah pengadaan mobil ini adalah sebuah prioritas? Di saat anggaran terbatas, kebijakan pemerintah seharusnya diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar kenyamanan pejabat,” ujar Verri lagi.
Kata dia, Pemerintah Kota Banda Aceh tampaknya tidak benar-benar membutuhkan mobil dinas yang dapat dikategorikan mewah. Bagaimana tidak, harga satu unitnya saja mencapai Rp 3 miliar. Padahal, masih banyak persoalan mendesak yang membutuhkan perhatian, seperti sulitnya akses air bersih/PDAM yang masih menjadi problem klasik di Banda Aceh. Selain itu, banyak kampung yang sangat membutuhkan penerangan jalan sebagai upaya mengurangi tindak kejahatan, terutama dengan semakin maraknya geng motor yang meresahkan masyarakat.
“Oleh karena itu, kami mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh untuk segera mengalokasikan anggaran kepada program-program yang lebih dibutuhkan masyarakat, seperti bantuan ekonomi, pengendalian inflasi, dan peningkatan layanan publik. Mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, agar tidak terjadi kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak,” kata dia.
“Jika kebijakan seperti ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah kota akan semakin tergerus. Pejabat yang benar-benar berkomitmen kepada rakyat seharusnya mampu membuat keputusan yang bijaksana dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” ujarnya lagi.
