Jakarta – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) buka suara mengenai permintaan untuk Indonesia mengirim pasukan penjaga perdamaian ke perbatasan Rusia-Ukraina.
Juru bicara Kemlu RI Rolliansyah ‘Roy’ Soemirat mengatakan pihaknya hingga kini belum menerima permintaan resmi dari pihak mana pun.
“Kemlu belum menerima permintaan resmi dari pihak manapun yang menginginkan keberadaan pasukan perdamaian Indonesia di wilayah perbatasan Rusia-Ukraina,” kata Roy dalam pernyataan resmi, Rabu (26/3).
Roy menegaskan pemerintah Indonesia senantiasa mengikuti secara dekat upaya dan proses perundingan yang sedang berjalan antara pihak-pihak yang bertikai.
“Serta mendukung segala upaya untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina melalui negosiasi-diplomasi yang inklusif,” ucap Roy.
Media Italia La Repubblica dan media Ukraina UATV sebelumnya melaporkan bahwa sekutu-sekutu Ukraina saat ini tengah mempertimbangkan untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke perbatasan Rusia-Ukraina setelah gencatan senjata disepakati.
Sekutu-sekutu Kyiv itu mengusulkan agar pasukan penjaga perdamaian tersebut terdiri dari tentara dari Indonesia, India, Brasil, dan Arab Saudi.
Menurut mereka, pasukan penjaga perdamaian ini nantinya akan bertugas mengawasi jalannya gencatan senjata dan menjaga perdamaian di kawasan perbatasan.
Selain mereka, para sekutu Ukraina juga mengusulkan untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian yang dipimpin Inggris dan Prancis yang terdiri dari negara-negara Eropa dan Persemakmuran.
Koalisi tersebut bertujuan mengerahkan pasukan yang signifikan dengan perkiraan pasukan sebesar 10.000 hingga 30.000 prajurit guna memantau dan mengamankan perbatasan antara Ukraina dan Uni Eropa.
CNNIndonesia.com telah menghubungi pihak Kedutaan Besar Ukraina untuk Indonesia mengenai laporan ini, namun belum menerima tanggapan.
