Jakarta – Wacana pembagian kekuasaan antara blok Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemimpin oposisi Gadi Eisenkot mulai mencuat.
Opsi koalisi antara dua peraih suara terbanyak ini muncul ke permukaan seiring keengganan mereka untuk menggandeng partai-partai Arab dalam membentuk pemerintahan baru.
Menurut laporan stasiun televisi Israel Channel 14, usulan tersebut menempatkan Netanyahu untuk memimpin pemerintahan selama dua tahun pertama sebelum menyerahkan kursi perdana menteri kepada Eisenkot.
Sebagai imbalannya, Eisenkot disebut harus mengundurkan diri dari dunia politik dan menerima pengampunan penuh atas kasus korupsi yang sedang dihadapi Netanyahu.
Channel 14 melaporkan Presiden Israel Isaac Herzog tengah berupaya mendorong kesepakatan tersebut. Usulan itu disebut dapat menjadi jalan keluar dari kebuntuan politik setelah pemilihan parlemen pada Selasa (27/10) belum menghasilkan mayoritas.
Menurut laporan Channel 14, Herzog telah mengupayakan kesepakatan tersebut selama dua tahun, jauh sebelum masa kampanye dan pengumuman hasil pemilu.
Saluran televisi itu juga menyebut kesepakatan tersebut berpotensi menjadi pilihan jika komposisi kursi di parlemen tidak mengalami perubahan.
Netanyahu dikabarkan ingin tetap menjabat sebagai perdana menteri selama dua tahun pertama. Langkah itu disebut bertujuan agar dia dapat melanjutkan kerja sama dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Herzog bantah isu koalisi
Namun, kantor Herzog dengan tegas membantah laporan tersebut. Mereka menyebut kabar mengenai kesepakatan pembagian kekuasaan itu sebagai “kebohongan total”.
“Hal itu tidak pernah terjadi. Kami tidak terlibat dalam spekulasi mengenai proses penugasan pembentukan pemerintahan,” demikian pernyataan kantor Herzog, seperti dikutip Middle East Monitor.
Kantor presiden juga menjelaskan bahwa hasil resmi pemilu baru akan diserahkan kepada Herzog pada Rabu (4/11) pekan depan. Setelah itu, Herzog akan memulai konsultasi dengan berbagai faksi parlemen sesuai kewenangan konstitusionalnya.
Sementara itu, hasil sementara yang dirilis Channel 12 Israel pada Rabu (21/10) malam menunjukkan blok pendukung Netanyahu memperoleh 53 kursi. Angka tersebut berdasarkan 85 persen suara yang telah dihitung, tidak termasuk surat suara khusus.
Di sisi lain, blok oposisi yang dipimpin Eisenkot melalui Partai Yashar memperoleh 48 kursi. Sementara itu, partai-partai Arab meraih total 19 kursi.
Dengan hasil sementara tersebut, belum ada blok politik yang berhasil mencapai 61 kursi untuk mengamankan mayoritas di Knesset yang memiliki 120 kursi.
Penghitungan suara masih berlangsung, termasuk surat suara khusus dari tentara, tahanan, diplomat, serta pemilih yang sedang dirawat di rumah sakit.
Komite Pemilihan Pusat Israel menyatakan tingkat partisipasi pemilih mencapai 77,7 persen. Angka tersebut meningkat 7,1 poin persentase dibandingkan pemilu 2022 dan menjadi yang tertinggi sejak 1999.
Netanyahu sendiri telah menjalani persidangan selama bertahun-tahun atas sejumlah tuduhan korupsi, termasuk penyuapan, penipuan, dan penyalahgunaan kepercayaan.
Selain itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Jalur Gaza.
Netanyahu memimpin pemerintahan sayap kanan Israel sejak akhir 2022. Pemerintahannya secara luas dinilai sebagai salah satu pemerintahan paling ekstrem dalam sejarah Israel.
