Banda Aceh – Sekretaris Daerah Kota (Sekdakota) Banda Aceh, Amiruddin mengatakan sisa kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman dan Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin, akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan Banda Aceh sebagai kota yang membanggakan; syariat tegak, ekonomi tumbuh dan berkualitas pendidikan warganya.
Hal tersebut disampaikan Amiruddin saat menjadi Keynote Speaker dalam acara Opening Ceremony Hukum Syiah Fair 2022 Her Fair Seminar and Discussion dengan teman Peluang dan Tantangan Inplementasi Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah”. Acara berlangsung di Aula Direktorat UIN Ar-Raniry (Kamis, 13 Januari 2022).
Turut hadir, Dekan UIN Ar- Raniry di wakili wakil Dekan III Saifuddin Sakdan, Ketua Prodi Fakultas Hukum UIN Abdullah, narasumber atau moderator, dan jajaran penjabat UIN lainnya.
“Alhamdulillah, sisi positif dari implementasi sejumlah program mulai menampakkan keberhasilan. Sektor ekonomi semakin dinamis, mengalami peningkatan dengan menjadikan sektor pariwisata, perdagangan, hotel dan restoran sebagai unggulan kota,” kata Sekda.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai contoh, Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kota Banda Aceh pada tahun 2020 tercatat berada di angka 85,41. Angka ini naik 0,34 poin dari 85,07 yang kita dapatkan pada tahun 2019. Sehingga menempatkan Kota Banda Aceh sebagai kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi kedua secara nasional.
“Naiknya IPM Banda Aceh tak terlepas dari terus menurunnya angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh menurun dari 7,44% pada tahun 2017 menjadi 7,25% pada tahun 2018. Angka kemiskinan tersebut terus menurun pada tahun 2019 sebesar 7,22 persen, hingga pada tahun 2020 menjadi 6,90 persen. Banda Aceh sendiri satu-satunya daerah yang masuk dalam zona hijau kemiskinan di Aceh di masa pandemi ini,” sebut Amiruddin.
Pertumbuhan UMKM di Kota Banda Aceh pun, terus mengalami peningkatan. Kami mencatat sejak 2018 sampai Juli 2021 mengalami peningkatan sebesar 69,95 persen. Pada tahun 2018 ada 9.591 UMKM. Angka ini meningkat pada tahun 2019 menjadi 10.944 UMKM, dan meningkat lagi menjadi 12.012 UMKM di tahun 2020, dan saat ini per November 2021 kita telah memiliki 16.950 UMKM.
“Kenyataan hari ini adalah Banda Aceh sedang mengalami pertumbuhan. Prestasi dan keberhasilan Banda Aceh tentu saja tidak terlepas dari dukungan dan peran semua pihak. Dan kami percaya, bahwa apa yang telah dicapai Banda Aceh hari ini merupakan keberkahan yang luar biasa, yang diberikan oleh Allah SWT, sebagai bentuk keikhlasan dan ketulusan kita semua dalam membumikan nilai-nilai syariat Islam,” ungkap Amiruddin lagi.
Ia pun mengharapkan semua elemen, agar tidak goyah. “Kita tidak akan mundur sejengkal pun dalam upaya-upaya penegakan syariat Islam. Syariat Islam tidak akan pernah menjadi batu sandungan dalam peningkatan dan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Justru, ketika syariat Islam telah mengakar dan membumi, disertai dengan usaha yang inovatif, insya Allah kita akan mencapai hasil yang gemilang,” harapnya.
Lebih lanjut Amiruddin menjelaskan, Revolusi industri 4.0 yang saat ini kita hadapi merupakan tantangan utama bagi perkembangan ekonomi global. Meskipun, ekonomi dan keuangan syariah mengalami perkembangan pesat dalam dua dasawarsa terakhir, baik secara global maupun nasional. Namun, tantangan utama perekonomian syariah tetaplah revolusi 4.0 yang disruptif ini.
“Sebagai kawasan yang strategis, jika dilihat dari kacamata geopolitik, Aceh sesungguhnya memiliki kesempatan yang cukup besar untuk menjadi pionir dalam pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Ekonomi syariah di Indonesia, khususnya Aceh sedang melewati tahap yang penting di tengah ketidakpastian ekonomi global dan persaingan ekonomi kawasan yang semakin ketat,” ungkapnya.
Sebab itu, hadirnya Lembaga Keuangan Syariah hari ini merupakan jawaban atas kebutuhan yang mendesak di masyarakat akan sistem keuangan yang bebas dari riba, regulasi yang responsif terkait kebutuhan keuangan syariah, dan model pengembangan sistem keuangan syariah yang sudah tersedia secara global untuk replikasi.
“Kami memandang, bahwa Pendidikan tinggi sangat berperan dalam memajukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik jangka panjang maupun pendek. Selain kegiatan akademik berupa pembelajaran, edukasi atau literasi keuangan, peran aktif warga kampus dalam mendukung kemajuan LKS sangat dibutuhkan,” kata Amiruddin.
Menurutnya, Literasi keuangan sangat strategis diterapkan kepada seluruh mahasiswa tanpa memandang latar belakang keilmuwan mereka. Karena, Perguruan tinggi berperan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang keuangan syariah berkualitas. Hal itu sangat strategis untuk mendorong akselerasi kemajuan LKS. Karena lulusan itu akan berkecimpung di LKS, baik Bank maupun Bon Bank. Kampus berperan dalam mengedukasi, menyadarkan, menjadikan mahasiswa agar sadar keuangan untuk bekal kehidupan mereka di masyarakat sekaligus meningkatkan inklusi atau penggunaan jasa keuangan syariah.
“Perkembangan perbankan syariah tidak dapat berjalan sendiri. Perkembangan itu membutuhkan kerja keras dari seluruh stake holders industri keuangan syariah. Dibutuhkan sinergitas semua elemen untuk mendukung perkembangan bank syariah di Aceh. Perlu keterpaduan langkah dari para praktisi, akademisi maupun asosiasi agar pengembangan lebih efektif,” demikian kata Amiruddin.
