Banda Aceh – Persoalan suplai air bersih dari PDAM merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Banda Aceh yang wajib dijamin oleh Pemerintah Kota. Namun, sungguh memprihatinkan ketika selama beberapa bulan terakhir warga kota Banda Aceh terutama yang tinggal di kawasan Lampulo tidak mendapatkan supplai air, kalaupun ada sangat terbatas bahkan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
“Persoalan air ini kebutuhan primer masyarakat, seharusnya pemerintah lebih serius memperhatikan persoalan ini, jangan sampai berbulan-bulan kejadian macetnya PDAM ini terus dialami warga sementara tak ada solusi kongkret. Kami mengecam keras sikap Pj Walikota yang terkesan tak peduli dengan persoalan dasar masyarakat ini, padahal pelaporan dan surat bahkan juga sudah disampaikan ke Pj Walikota,”tegas ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Banda Aceh, Razikin, Sabtu (27/05/2023).
Razikin juga mengatakan, di tengah kondisi ekonomi masyarakat kota Banda Aceh yang semakin sukit tentu sangat memilukan jika masyarakat di Lampulo justru harus membeli air yang dibawa dengan mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi, harganya relatif lebih tinggi dan memberatkan masyarakat disana.
“Sudah pembenahan ekonomi pasca pandemi tidak mampu dimaksimalkan, justru persoalan air bersih tak ada solusi kongkret yang diberikan kepada masyarakat. Ini persolan kebutuhan primer warga lho, pelayanan dasar yang mestinya menjadi perhagian serius. Jika pelayanan dasar seperti air saja tak ada solusinya bagaimana dengan persoalan lainnya. Jadi, yang mampu dilakukan Pj Walikota itu apa?,” kata Razi mengaku geram.
Razi menyebutkan, jika dalam waktu beberapa hari atau satu minggu ini persoalan air bersih di Lampulo ini tak mampu diberikan solusi kongkret oleh Pj Walikota maka lebih baik Pj Walikota lebih baik mundur saja dan kembali ke Jakarta saja daripada membuat rakyat semakin sengsara.
Kata Razi, untuk memasak warga perlu air, untuk mencuci warga perlu air dan berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya. Apalagi di sejumlah wilayah di banda Aceh yang dekat dengan laut seperti kawasan Lampulo satu-satunya harapan air PDAM sebab air sumur tak bisa digunakan karena otomatis mengandung kadar garam yang tinggi dan sedimentasi.
“Kita akan pantau perkembangannya, jika memang tak ada solusi persoalan dasar seperti air bersih ini. Maka kita dari PSI Kota Banda Aceh akan minta DPP PSI usulkan pergantian Pj Walikota ke Mendagri daripada kebijakan dan sikap acuh tak acuh Pj Walikota ini membuat masyarakat menderita dan dampaknya justru bakal merusak citra pemerintah pusat sebagai pemberi mandat di mata rakyat,” ujar pria yang akrab disapa Razi itu.
Menurut Razi, tugas paling penting seorang penjabat kepala daerah itu menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberi pelayanan yang baik kepada rakyat. “Jika persoalan air saja tak mampu diberikan solusi konkret apa gunanya ada Pj Walikota. Seharusnya Pj Walikota segera berikan perintah kongkret dan kebijakan nyata untuk menyelesaikan persoalan air yang sudah lama dikeluhkan warga, bukan hanya sebatas selfie di kawasan pengelolaan air saja,”sebutnya.

![[Opini] Peran Kritis Mahasiswa dalam Memberantas korupsi](https://atjehwatch.com/wp-content/uploads/2023/05/WhatsApp-Image-2023-05-27-at-18.10.13-75x75.jpeg)









