BLANGPIDIE — Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Barat Daya (Abdya) melaksanakan verifikasi dengan terjun langsung atau survei meninjau kondisi rumah tak layak huni yang ditempati warga miskin dan duafa di daerah tersebut.
Proses verifikasi ini merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh Baitul Mal Abdya menindaklanjuti atas permohonan bantuan rumah layak huni dari masyarakat yang masuk ke kantor Baitul Mal.
Survei ini dilaksanakan Baitul Mal untuk memastikan kelayakan penerima manfaat agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Ketua Badan Baitul Mal Abdya, Tgk Syamsul Qamar, membenarkan pihaknya telah melakukan survei langsung ke lapangan guna memverifikasi kondisi rumah tak layak huni yang ditempati masyarakat miskin.
“Kita turun langsung melihat kondisi rumah yang ditempati oleh warga, sesuai proposal serta laporan yang masuk dari masyarakat ke Baitul Mal Abdya,” ujar Tgk Syamsul Qamar usai rapat pleno hasil verifikasi bantuan rumah kepada wartawan, Selasa (21/04/2026).
Ia menjelaskan, survei dilakukan langsung oleh tim yang terdiri dari unsur Komisioner/Badan Baitul Mal, Dewan Pengawas dan Sekretariat Baitul Mal Abdya.
“Sejak sebelum bulan ramadhan lalu hingga kini, tim Baitul Mal Abdya sudah melakukan survei dan verifikasi terhadap kondisi puluhan rumah, berdasarkan proposal permohonan yang masuk dan juga laporan dari masyarakat,” katanya.
Syamsul mengungkapkan, dari permohonan warga dan laporan yang diterima, tim menemukan masih banyak kondisi rumah tak layak huni di Kabupaten Abdya, tersebar dalam sembilan kecamatan mulai dari Babahrot hingga Kecamatan Manggeng.
“Kemarin kami turun ke Kecamatan Kuala Batee, dan Babahrot. Sebelumnya juga sudah ke Kecamatan lain seperti Lembah Sabil, Manggeng, Tangan-Tangan, Setia, Susoh, Blangpidie, dan Jeumpa,” sebut dia.
Tgk Syamsul menjelaskan, pembangunan rumah layak huni bagi warga miskin, fakir/duafa di Baitul Mal bersumber dari dana infak ASN dan masyarakat.
“Adapun jumlah bantuan rumah layak huni di tahun ini terbatas, dengan rincian bangun baru berjumlah 12 unit, serta rehab berat dan sedang, masing-masing sebanyak 12 unit,” katanya.
Setelah proses verifikasi survei selesai, lanjut Syamsul Qamar, tim Baitul Mal akan menetapkan skala prioritas mana yang sangat-sangat layak dan membutuhkan bantuan rumah. Penetapan itu, kata dia, dilakukan melalui rapat pleno hasil verifikasi yang diikuti oleh Tim dari unsur Badan Baitul Mal, Dewan Pengawas serta Sekretariat.
“Dari hasil verifikasi di lapangan, Baitul Mal buat skala prioritas secara berjenjang dalam bentuk perangkingan. Mana kondisi rumah yang sangat prioritas dan sangat layak untuk dibangun. Hal ini disesuaikan juga dengan jumlah unit rumah yang dialokasikan dalam DPA tahun 2026,” jelasnya.
Selain itu, terang Syamsul, ada sejumlah kriteria yang dinilai saat survei verifikasi rumah bantuan Baitul Mal. Pertama, sebut dia, kondisi rumah yang ditempati jika dilihat dari segi atap, lantai dan dinding, serta sanitasi (kamar mandi/toilet) tidak layak.
Kedua, sambungnya, berstatus miskin, fakir/duafa. Ketiga, sudah berdomisili di Abdya selama minimal 3 tahun.
“Aspek lainnya juga dinilai, seperti kondisi ekonomi rumah tangganya, pekerjaan kepala keluarga dengan berpenghasilan rendah, jumlah tanggungan anak yang masih dalam usia pendidikan, serta janda yang memiliki tanggungan anak yatim akan menjadi prioritas,” jelas Tgk Syamsul.
Tgk Syamsul menuturkan, bahwa program bantuan rumah layak huni di Baitul Mal Abdya dirancang hanya sebagai penstimulus. Maka itu, ia sangat mengharapkan kolaborasi dengan berbagai pihak agar turut menghadirkan program yang sama guna membantu masyarakat miskin dan duafa di kabupaten Abdya.
“Kehadiran berbagai pihak sangat dibutuhkan agar kita sama-sama bahu membahu menekan angka kemiskinan di Abdya. Hal ini sesuai arahan pak bupati Safaruddin dan pak wakil Bupati Zaman Akli bahwa pemerintah Kabupaten Abdya menargetkan angka kemiskinan turun 1 digit per tahun atau di bawah 10 persen dalam empat tahun ke depan,” katanya.
Menurutnya, tanggungjawab dalam pengentasan kemiskinan adalah tanggungjawab bersama, tidak semata-mata menjadi peran Baitul Mal saja. Apalagi dana zakat-infak yang di terima Baitul Mal jumlahnya yang terbatas.
“Maka itu, kami mengimbau para pengusaha, perusahaan-perusahaan di Abdya, baik BUMN maupun badan usaha swasta, instansi vertikal pemerintah, serta masyarakat, agar menyerahkan zakat dan infaknya ke Baitul Mal untuk kita salurkan kepada masyarakat yang berhak menerima,” ajak Tgk Syamsul Qamar.
