BANDA ACEH – Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA), Mualem Muzakir Manaf berharap kepemimpinan kedua Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI, yang didampinggi KH.Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden RI, dapat menuntaskan point perjanjian damai MoU Helsinki serta sejumlah kewenangan lainnya untuk Aceh, yang tertuang dalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
Sebab, kata Mualem sejak perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia, 15 Agustus 2006 di Helsinki, Finlandia, masih ada sejumlah butir MoU dan kewenangan Aceh yang belum terwujud hingga kini atau 14 tahun berlalu.
Harapan itu disampaikan Mualem melalui Juru Bicara Partai Aceh, H. Muhammad Saleh, di Banda Aceh, Jumat 18 Oktober 2019.
Menurut Shaleh, begitu dia akrab disapa, komitmen ini menjadi penting sebagai upaya merawat damai abadi di Aceh.
“Sehingga tidak ada celah bagi para pihak perusak damai Aceh untuk menghadapkan kembali Aceh face to face dengan Jakarta. Sebab, tak ada gunanya bagi keamanan dan stabilitas di negeri ini,” katanya.
Kecuali itu, kata dia, semakin memperkokok sosok Jokowi sebagai Presiden Indonesia yang peduli dengan keutuhan NKRI.
“Selain itu, harapan rakyat Aceh agar dana Otsus dapat diperpanjang atau diberikan selamanya untuk Aceh, setelah berakhir pada 2027 mendatang.”
Itu sebabnya, sebut Shaleh, berbagai ruang dialog dapat diwujudkan dan tingkatkan.
“Untuk mempercepat proses yang ada. Salah satu caranya adalah Presiden Jokowi membentuk satu badan adhoc lintas kementerian yang berkedudukan di Aceh. Badan ini langsung dibawah Presiden,” usul Mualem melalui Muhammad Saleh.
Misal, kata dia, badan adhoc ini terdiri dari unsur Kemendagri, Kemenkopolhukam, Kementerian Keuangan, Bappenas serta kementerian terkait lainnya. Sehingga, setiap persoalan yang muncul dapat segera dituntaskan dan eksekutornya ada di Aceh, tanpa perlu mata rantai dan birokrasi yang panjang.
“Ini sesuai visi dan prinsip Presiden Jokowi yang akan membentuk kabinet dari sosok menteri yang mempunyai kemampuan sebagai eksekutor,” kata Shaleh.
“Kontestasi politik Pileg dan Pilres 2019 sudah berakhir. Saatnya Presiden Jokowi merekat kembali persatuan dan kesatuan negara. Sebagai bapak bangsa pada paruh kedua kepemimpinannya, Jokowi akan dikenang dari Sabang hingga Papua,” ujar Shaleh.
Partai Aceh juga berharap, Presiden Jokowi tetap membangun infrastruktur Aceh dengan sejumlah program proyek skala nasional di Aceh.
“Yang sudah berjalan dapat dituntaskan dan yang belum, diwujudkan kembali. Salah satunya, pembangunan terowongan Geurute yang menjadi harapan besar masyarakat di pantai barat selatan Aceh,” kata Shaleh.
Terkait kekhususan Aceh dalam menjalankan syariat Islam. Partai Aceh berharap, Jokowi-Ma’ruf Amin, dapat meningkatkan dan mengoptimalkan bantuan pemberdayaan ulama, dayah dan pesantren di Aceh.
Sasarannya, mereduksi adanya ajaran dan aliran radikalisme di Aceh.
”Sebagai Wakil Presiden, KH. Ma’ruf Amin kami harapkan dapat berperan optimal. Apalagi, mayoritas dayah dan pesantren di Aceh adalah; Ahlisunnah Waljamaah (Aswaja),” kata Mualem, melalui Muhammad Saleh.[]
