Jakarta – Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, mengumumkan bahwa dia berhasil mengumpulkan suara mayoritas dari anggota Parlemen untuk membentuk pemerintahan baru dan menjadikannya perdana menteri.
Melansir Associated Press, Rabu (23/9), dalam jumpa pers, Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) itu mengatakan pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin saat ini sudah jatuh.
“Saya seharusnya bertemu raja pada Selasa (pukul) 11.00 pagi, tapi ditunda karena Yang Mulia dirawat di rumah sakit,” kata Anwar.
Dia menambahkan bahwa sebelumnya dia telah berbicara dengan raja melalui telepon pada Selasa malam.
Pada Selasa malam, Istana Negara mengatakan Raja Malaysia, Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, dilarikan ke Institut Jantung Nasional karena sakit. Namun, menurut informasi saat ini Raja Abdullah baik-baik saja.
Ketika diminta untuk mengungkapkan daftar anggota parlemen yang memberikan suara untuknya, Anwar menjawab dia hanya akan mengungkapkannya setelah bertemu dengan raja.
“Kita membutuhkan pemerintahan yang kuat dan stabil untuk menjalankan negara ini dan menyelamatkan negara,” ujarnya.
Anwar sempat diperkirakan akan menggantikan posisi Mahathir Mohamad setelah koalisi Pakatan Harapan (PH) mengalahkan koalisi Barisan Nasional (BN) dalam pemilihan umum 2018.
Mantan Wakil PM Malaysia itu sempat menjalani hukuman penjara akibat tuduhan sodomi, kemudian mendapat pengampunan dari kerajaan hanya berselang beberapa hari setelah kemenangan PH.
Rencana transisi pemerintahan dari Mahathir kepada Anwar telah menjadi sumber ketegangan di tubuh PH.
Pada Februari, Mahathir tiba-tiba mengundurkan diri dan sejumlah faksi di PH membelot dan mendukung BN untuk membentuk pemerintahan Perikatan Nasional (PN).
Muhyiddin adalah Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu). Dia menjadi perdana menteri setelah raja bertemu dengan semua anggota parlemen.
Dari pertemuan itu, Muhyiddin mendapat dukungan dari mayoritas anggota parlemen.
Mahathir beserta sekutunya kemudian disingkirkan dari Bersatu.
Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang selalu memegang posisi perdana menteri sebelum jatuhnya BN, telah berulang kali mendesak supaya digelar pemilihan umum untuk menghilangkan kesan “pemerintah pintu belakang”. Saat ini, UMNO menjadi bagian dari pemerintahan koalisi PN.
Sementara itu, saat ini, Anwar sedang menghadapi gugatan yang diajukan untuk menantang legalitas pengampunan kerajaan yang diterimanya dua tahun lalu. Tanggal pengelolaan kasus dan persidangan ditetapkan pada 2021.
