Banda Aceh – Penasehat Khusus Gubernur Aceh Risman Rachman menyatakan sangat bagus jika ada yang mau membandingkan Maluku dengan Aceh terkait pembangunan/pengadaan infrastruktur konektivitas.
“Nilai pentingnya, dengan kesediaan belajar dari daerah lain menjadi makin paham akan arti penting infrastrukur terintegrasi atau konektivitas, itu lesson learnednya,” kata Risman Rachman, Minggu (4/10).
Disampaikan, sama seperti Aceh dengan misi infrastruktur terintegrasi, Maluku juga memiliki misi konektivitas. Bedanya, di Maluku konektivitasnya lebih banyak terkait dengan laut.
“92,4 persen wilayahnya yang seluas 712.480 kilometer persegi merupakan laut dengan 1.340 pulau. Jadi, wajar mereka butuh banyak kapal, dan karena keadaan lautnya yang ekstrem, mereka juga butuh kapal berkapasitas besar,” kata Risman.
Ditambahkan, dengan dukungan APBD Maluku disekitar Rp3,36 – 3,37 triliun bisa dimaklumi jika Maluku sangat membutuhkan banyak dukungan dari Pemerintah Pusat. Tentu tidak logis jika Maluku menggandalkan APBD mereka.
“Dan, misi konektivitas antar pulau Maluku kebetulan bertemu dengan program tol lautnya Bapak Presiden, sehingga pada saat Jokowi berkunjung ke Maluku, 9 Februari 2017, di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, Pak Jokowi menjanjikan kapal berkapasitas 1.500 GT,” kata Risman.
Begitu juga dengan Aceh, misi infrastruktur terintegrasi bertemu dengan visi infrastruktur konektivitas Jokowi. Maka hadirlah jalan tol Sibanceh yang Agustus lalu diresmikan oleh Presiden RI.
Sebagaimana diketahui, jalan tol Sibanceh bagian dari jalan tol trans sumatera. Setelah tol ruas Banda Aceh–Sigli, akan dilanjutkan dengan ruas Sigli–Lhokseumawe, Lhokseumawe–Langsa, dan Langsa–Binjai.
“Jika merujuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Jalan Tol Lhokseumawe – Sigli sepanjang 135km memerlukan investasi total sebesar Rp21,786 triliun,” kata Risman.
Sebelum itu, melalui APBN dan APBA juga ada dibangun jembatan gantung untuk mendukung konektivitas antar desa.
“Jadi jelas ya, duduk perkaranya bukan pada lobi, atau pada pakai apbd atau tidak. Ini pandangan Orba. Baru terbangun gampong atau daerah jika menjadi bagian dari pemenang politik. Sekarang eranya saling mengisi, dan agar bisa saling mengisi maka visi dan misi pembangunan daerah dan pusat ya harus sinergis, ndak bisa sendiri-sendiri,” papar Risman.
Untuk itu, Risman menyatakan ikut senang jika ada yang sudi belajar dari daerah lain. Diharapkan dapat memicu perubahan pandangan terhadap langkah konektivitas Aceh lewat pembangunan sejumlah ruas jalan melalui metode tahun jamak.
“Ndak usah malu, kan sudah belajar. Tapi, jika dipakai untuk kepentingan politik menekan, bolehlah isu lobi vs beli diangkat, minimal ada diskusi hangatlah di ruang publik hahaha,” kata Risman.
Meski begitu, kata Risman ada yang perlu dipelajari dari Maluku. Sejak diserahkan, KMP Bahtera Nusantara II itu dikabarkan sempat belum beroperasi karena ketiadaan kapten sehingga harus docking di Surabaya, Jawa Timur.
“Semoga Kapal Aceh Hebat, sudah mengatasi semua kemungkinan yang dapat menjadi faktor penghambat beroperasinya kapal Aceh Hebat nantinya,” tutup Risman. []
