IDI – Mulai 2021, Kabupaten Aceh Timur telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis web milik Kementerian Dalam Negeri RI dan aplikasi e-kinerja untuk mendukung kedisiplinan dan peningkatan kualitas kinerja ASN dalam Kabupatan Aceh Timur.
Hal tersebut disampaikan Bupati Aceh Timur H. Hasballah bin H.M. Thaib, SH melalui Asisten II Sekdakab Aceh Timur Aiyub, SKM, M.Si saat membuka acara Presentasi Solusi Jaringan Internet di Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur oleh PT. Telkom Indonesia, Selasa 9 Februari 2021.
Untuk optimalisasi kedua aplikasi tersebut, kata Aiyub, maka membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai serta terjangkau agar pengguna dalam hal ini OPD dan ASN dapat menginput dan melaksanakan tahapan pekerjaan sesuai menu dalam aplikasi bisa berjalan dengan baik dan lancar.
“SIPD dan E-Kinerja adalah aplikasi yang sudah berjalan di tahun ini dan ke depan akan ada kebutuhan dari OPD lain dalam rangka memberikan pelayanan publik melalui aplikasi atau e-government sehingga infrastruktur dasar pendukung menjadi syarat mutlak agar aplikasi tersebut dapat dioptimalkan sesuai dengan tujuan dan harapan,” ujar Aiyub.
Sementara itu, Kadiskominfo Aceh Timur, Khairul Rijal, SE., Ak., M.Si., MBA dalam laporannya menyebutkan, kehadiran SIPD dan E-Kinerja menjadi pintu masuk Kabupaten Aceh Timur menuju era digitalisasi.
“Sejak terbitnya Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mewejibkan daerah membentuk Tim Koordinasi SPBE dengan Sekretaris Daerah sebagai Ketua dan situasi pandemi Covid-19 maka layanan publik dan sistem kerja pemerintah berubah total dengan mengadopsi teknologi baru yang siap tidak siap harus kita adaptasi,” kata Khairul Rijal.
Karena itu, tambahnya, Diskominfo yang membidangi urusan wajib non pelayanan dasar komunikasi dan informatika mengundang dan mempertemukan antara PT Telkom dengan Tim Koordinasi SPBE Aceh Timur terbatas yang terdiri dari, Kepala Bappeda, Kepala BPKD, Kepala Diskominfo, Kepala BKPSDM, Kabag Organisasi dan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa.
“Kegiatan itu untuk didapatkan satu pemahaman bersama tentang kebutuhan pendukung berupa infrastruktur dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi,” kata Kadiskominfo Aceh Timur tersebut.
Manager Government and Enterprise Service Telkom Aceh Mastaman Araby pada kesempatan itu menawarkan dua solusi terkait kebutuhan infrastrutur tersebut, yaitu FO-nisasi atau Metro E.
“Ada dua opsi dari kami berdasarkan pemetaan terhadap lokasi perkantoran di pusat pemerintahan Aceh Timur yaitu FO-nisasi atau Metro E,”kata Mastaman.
Tambahnya, persamaan keduanya adalah melakukan pembangunan pemasangan jaringan fiber optic (FO) namun perbedaannya FO-nisasi beli putus dimana selesai pekerjaan maka pengelolaan jaringan sepenuhnya kewenangan Aceh Timur, namun layanan Metro E itu mulai proses pembangunan sampai penggunaan dan pemeliharaan dilakukan pihak Telkom.
Semenatra Kabid Aplikasi dan Teknologi Informasi Diskominfo Aceh Timur M. Iqbal sebagai selaku moderator mengibaratkan, aplikasi adalah kendaraan yang bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain maka infrastruktur dasar TIK ini adalah jalan yang menghubungkan lalu lintas kendaraan tersebut.
“Diskominfo ingin menghadirkan solusi terkait perkembangan penggunaan dan kebutuhan aplikasi di OPD agar optimal dan tentunya membutuhkan pembiayaan di awal namun akan sangat efisien dan efektif saat infrastruktur TIK ini nanti terwujud,” kata Iqbal.
Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Kepala BKPSDM Aceh Timur, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Aceh Timur, Kabag Organisasi Setdakab Aceh Timur, Kasubbag Umum Bappeda dan unsur BPKD serta Bagian Hukum Setdakab Aceh Timur. []
