SIGLI – Ketua DPRK Pidie Mahfuddin Ismail didampingi oleh Anggota DPRK Pidie Ibrahim CIA dan Ketua KPA Wilayah Pidie Bahtiar Abdullah (Madon) meninjau langsung Jembatan Jumphoih Adan Beureuneun, Kecamatan Mutiara Timur, Pidie. Abutment ini sudah mangkrak lebih kurang 5 tahun dan kondisi sekarang sudah tertutup semak belukar.
“Sebenarnya di APBK Pidie 2020 saya sudah berjuang dialokasikan anggaran untuk pembangunan jembatan tersebut yang bersumber DOKA Pidie sejumlah Rp7 miliar, dan ini termasuk proyek yang paling tertinggi Pagu-nya di tahun 2020, tapi setelah itu terjadinya Covid 19 akhirnya terjadi recofussing anggaran besar besaran dan terpotong semuanya,” ujar pria yang akrab disapa Mahfud ini.
Apalagi, kata kader PA Pidie ini, Kabupaten Pidie sumber pendapatan sangat minimalis ketimbang kabupaten – kabupaten lain di Aceh, yang otomatis sangat morat marit bagi pihaknya dalam mengendalikan anggaran daerah.
“Kami berharap khususnya kepada masyarakat Kecamatan Mutiara Timur dan Mutiara untuk bersabar lagi. Mengingat program ini super prioritas di Pidie, untuk perencanaan anggaran di 2022 ke depan, saya sudah menyurati dan mengingatkan kembali Bupati Pidie agar semua program prioritas yang sudah teralokasikan dalam APBK Pidie tahun 2020 yang sudah terpotong recofussing anggarannya wajib dinaikkan (diprioritaskan-red) kembali di 2022.”
“Secara pribadi saya juga sudah sampaikan kepada Kepala Bappeda Pidie bahwa program ini harus terakomodir di 2022. Apakah nantinya di pakai dari sumber DOKA atau sumber lainnya, karena memang jembatan ini harus dianggarkan dananya untuk dilanjutkan pekerjaannya hingga rampung,” ujar pria yang mnurah senyum ini lagi.
Sebab, kata Mahfud, jika tidak dilanjutkan, maka abutment yang telah dibangun 5 tahun lalu akan rusak, dan yang paling penting sebenarnya adalah mempercepat aktivitas transportasi masyarakat khususnya di dua kecamatan ini yaitu Mutiara Timur dan Mutiara. Untuk diketahui Masyarakat di dua kecamatan ini sangat membutuhkan jembatan tersebut sebagai sarana penghubung yang gunanya untuk mempermudah dan mempercepat transportasi masyarakat sekitar ini.
Selama ini, lanjutnya, selain jembatan di Kecamatan Kembang Tanjong dan jembatan jalan negara di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Tiro tidak ada jembatan penghubung lainnya yang bisa dilalui warga setempat dengan menggunakan transportasi becak dan transportasi roda empat.
“Karena banyaknya program- program Pemerintah Kabupaten Pidie yang terpotong karena recofussing anggaran tahun 2020, maka saya sebagai pimpinan dewan Pidie sudah menyurati Bupati Pidie agar wajib memberikan perhatian serius untuk melanjutkan program-program yang berkelanjutan di tahun mendatang. Misalnya sebagai contoh yaitu Jembatan Jeumeurang yang menghubungkan jeumeurang dengan Pusong di Kec. Kembang Tanjong wajib dilanjutkan segera,” katanya.
