Jakarta – Anggota Komite I DPD RI, Abdul Kholik, menjelaskan alasan pandemi Covid-19 dan kondisi ekonomi tidak bisa menjadi alasan penundaan Pemilu 2024. Sebab menurut Abdul, Indonesia pernah memiliki preseden menggelar Pemilu di tengah kedua kondisi tersebut dan sukses.
Abdul mencontohkan, salah satu preseden itu misalnya terjadi saat Indonesia baru terhantam krisis moneter pada 1998. Satu tahun setelahnya, Indonesia melakukan Pemilu.
“Tahun 1999 itu kondisi ekonomi terpuruk, tapi Pemilu tetap bisa dilaksanakan,” ujar Abdul dalam webinar MIPI, Sabtu, 5 Maret 2022.
Soal alasan Pandemi Covid-19, Abdul mengatakan Indonesia juga punya pengalaman menggelar Pilkada pada tahun 2020 atau saat Covid-19 sedang marak. Saat itu banyak pihak mendesak agar Pilkada ditunda, namun saat itu tetap digelar dan terbilang sukses.
“Indonesia menjadi salah satu negara yang sukses menggelar Pemilu di tengah situasi pandemi,” kata Abdul.
Dengan berkaca pada dua kejadian tersebut, Abdul mengatakan tak ada alasan Pemilu 2024 ditunda dengan alasan pandemi Covid-19 atau kondisi pemulihan ekonomi. Apa lagi, Abdul mengklaim baik di DPD, DPR, hingga MPR tidak ada agenda pembahasan penundaan Pemilu 2024.
Pengusul penundaan Pemilu 2024 adalah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Usulan itu mendapat sambutan dari sejumlah partai, seperti Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas.
Mereka menyatakan kondisi perekonomian belum stabil akibat Covid-19, sehingga Pemilu 2024 perlu ditunda agar pemerintah bisa fokus untuk pulih. Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari partai NasDem, PKS, Demokrat, PPP, dan PDI Perjuangan.
Sementara itu Staf khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini, mengklaim Istana tak memprioritaskan pembahasan mengenai penundaan Pemilu 2024.
“Isu penundaan ini tidak menjadi prioritas sampai saat ini. Yang kami harap jangan diseret-seret Presiden dalam wacara penundaan pemilu 2024,” ujar Faldo saat dihubungi, Jumat, 4 Maret 2022.
Faldo menjelaskan, usulan penundaan Pemilu 2024 pihaknya anggap sebagainya gosip politik saja. Soal tuduhan yang menyebut usul penundaan Pemilu 2024 berasal dari kalangan Istana, Faldo menganggap hal itu sebagai tuduhan imajinatif.
“Tapi, ya, kami tampung saja, kan ini banyak ide, banyak pikiran. Justru di sini kami makin paham bagaimana mengelola keberagaman pikiran-pikiran yang ada,” kata Faldo.
