Jakarta – Tajikistan belakangan menjadi sorotan usai mengesahkan undang-undang yang melarang penggunaan hijab dan memelihara janggut bagi pria.
Parlemen negara mayoritas Muslim tersebut kemudian mengadopsi rancangan undang-undang (RUU) mengenai “tradisi dan perayaan.”
RUU itu melarang penggunaan, mengimpor, menjual, dan memasarkan “pakaian asing bagi budaya Tajik”. Mayoritas pejabat dan publik menyebut larangan itu ditujukan terhadap pakaian khas Muslim.
Salah satu alasan pemerintah melarang penggunaan hijab dan atribut keagamaan lainnya adalah “demi melindungi nilai-nilai budaya nasional” dan “mencegah takhayul serta ekstremisme”.
Alasan paling mendasar penerapan kebijakan itu bahwa Tajikistan yang dipimpin pemerintah otoriter Presiden Emomali Ramonov semakin waswas dengan pengaruh radikalisme terutama yang dibawa teroris ISIS.
Di bawah kepemimpinan Rahmonov, Tajikistan memang hendak dijadikan sebagai negara yang sekuler. Rahmonov menggunakan dalih memberantas ekstremisme untuk menggencarkan kebijakan sekularisme di negara tersebut.
Beberapa kebijakan itu misalnya memaksa warga mencukur jenggot, membatasi usia orang yang masuk masjid, melarang penggunaan hijab, hingga menutup masjid besar-besaran.
Langkah ini diambil karena rezim Tajikistan ingin melanggengkan otoritarianisme. Ini juga untuk menghalangi rakyat Tajikistan kembali kepada syariat Islam yang dianggap radikal oleh pemerintah.
Gencar menumpas ekstremisme
Sejak runtuhnya Uni Soviet, gerakan-gerakan Islam merajalela di Tajikistan. Gerakan-gerakan ini umumnya bertujuan membangun Khilafah Islamiyah di Asia Tengah.
Kondisi ini pun satu persatu dicegah dan diberantas oleh rezim Tajikistan yang condong dengan Barat. Kendati begitu, upaya represi semacam ini justru mendorong peningkatan ekstremis di negara tersebut.
Pada 2021, setelah Taliban mengambil alih Afghanistan, gelombang ekstremis menyapu Tajikistan. Tajikistan berbagi perbatasan dengan Afghanistan sepanjang 1.356 kilometer.
Menurut pemerintah Tajikistan, Afghanistan utara merupakan sumber utama aktivitas teroris. Wilayah itu disebut menampung ribuan ekstremis.
Kekhawatiran utama Tajikistan ini mengacu pada ISIS-K dan Jamaat Ansarullah, yang beroperasi dari Afghanistan.
Dilansir dari CNN, ISIS-K dipimpin oleh warga Tajik yang baru-baru ini melakukan serangkaian serangan di Eropa, termasuk serangan Crocus Hall di Moskow pada Maret lalu yang menewaskan lebih dari 100 orang.
ISIS-K sangat sulit diberantas lantaran ada kesenjangan dalam informasi intelijen yang selama ini dikumpulkan AS.
Tidak seperti Al Qaeda yang melatih dan mengerahkan para anggota seperti dalam serangan 9/11, ISIS-K berfokus pada radikalisasi populasi rentan.
Tajikistan merupakan salah satu negara termiskin di dunia di mana penduduknya juga menghadapi penindasan agama yang ekstrem. Ahli terorisme percaya kedua faktor ini menyebabkan penduduk Tajikistan rentan terhadap radikalisasi terorisme.
Dikutip dari The Guardian, laporan intelijen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Maret lalu menunjukkan bahwa ISIS merekrut militan dari Jamaat Ansarullah selama 12 bulan terakhir.
Kelompok ini mengincar warga Tajik dan negara-negara Asia Tengah rentan lainnya melalui propaganda yang disiarkan di media sosial.
Selama beberapa tahun terakhir, warga Tajik dilaporkan terlibat dalam beberapa plot terorisme di Eropa dan Turki. Pada Januari, dua militan ISIS menyerang sebuah gereja di Istanbul yang menewaskan satu orang dan melukai sejumlah orang lain.
Kelompok itu juga bertanggung jawab atas serangan di bandara internasional Kabul pada 2021 yang menewaskan 13 tentara AS dan lebih dari 150 warga sipil.
Dilansir dari situs Kementerian Luar Negeri AS, sejak 2021, pemerintah Tajikistan akhirnya mengintensifkan upaya kontraterorisme.
Pada 2022, AS pun membantu negara itu untuk merenovasi dan membangun pos-pos perbatasan dan pos pemeriksaan di sepanjang perbatasan Tajikistan-Afghanistan.
AS juga menyediakan peralatan dan pelatihan untuk meningkatkan keamanan perbatasan dan kemampuan kontraterorisme Tajikistan.
