Jakarta – Insiden terjadinya keributan pada saat perhelatan debat ketiga Pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang berlangsung pada Selasa (19/11/2024) kemarin malam, sangat memalukan dan berdampak pada kejelekan nama Daerah Aceh dimata publik khususnya di Aceh sendiri dan bahkan ditataran Nasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Rofi Mayana selaku pemerhati politik generasi muda Aceh dan juga Bendahara Umum Forum Komunikasi Pemuda Mahasiswa Bireuen (Forkopmabir) DKI Jakarta kepada media, pada Kamis (21/11/2024) yang ikut menyorot perihal insiden kericuhan disaat debat ketiga Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh sedang berlangsung pada siaran live media televisi Nasional karena dipicu protes sepihak persoalan terdapat microfon audio rekaman yang menempel dikerah baju salah satu pihak paslon saat sedang penyampaian visi-misi kandidat Calon Gubernur Aceh bernomor urut satu Bustami Hamzah yang berpasangan dengan M. Fadhil Rahmi.
“Kami sangat menyayangkan atas insiden kericuhan yang terjadi tersebut. Sehingga prosesi debat terakhir paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dihentikan oleh pihak penyelenggara acara dalam hal ini KIP Provinsi Aceh. Padahal Acara debat kali ketiga ini yang sangat dinantikan oleh segenap elemen masyarakat Aceh guna menyaksikan pemaparan gagasan visi-misi para paslon agar dapat menentukan pilihan siapa yang layak dan pantas dipilih menjadi Pemimpin Aceh untuk menjalankan Kepemimpinan Aceh satu periode mendatang,” jelasnya.
Kemudian disamping itu, pihaknya menilai tata cara yang dilakukan untuk memprotes pemakaian alat tersebut dinilai terkesan arogan, terlalu berlebihan dan tak wajar karena memicu keributan didalam forum debat yang sedang berlangsung hingga pelaksanaan kelanjutan Acara harus terhenti.
“Disini terkesan KIP Aceh lalai dalam bekerja dan semestinya mereka harus bertanggung jawab atas gagalnya kegiatan debat terkahir pilgub Aceh kemarin dan ini telah mencridrai nilai-nilai serta jalannya prosesi pesta demokrasi yang ada secara damai dan tertib,” Lanjut Rofi.
Terakhir, pihaknya juga meminta untuk pemerintah pusat harus segera turun tangan meningkatkan jaminan keamanan agar pelaksanaan pilkada Aceh 2024 dapat berjalan secara kondusif dan jauh dari tindakan diskriminatif serta hal-hal yang berpotensi terjadinya benturan fisik didalam masyarakat Aceh kemudian hari.
“Kami fikir dalam hal ini memang perlu untuk ditingkatkan keamanan pada perhelatan Pilkada di Aceh kali ini. Apalagi menjelang beberapa hari menuju pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh nantinya.”
“Kita sangat berharap pelaksanaan pilkada Aceh dapat berjalan secara damai, aman dan bebas dari berbagai tindakan diskriminatif serta tidak mencridrai nilai-nila Demokrasi. Apapun itu, tindakan main hakim sendiri tidak boleh dibenarkan didalam berdemokrasi, apalagi kita ini kan negara hukum. Jadi semua pihak harus menghormati setiap norma-norma itu sendiri,” kata aktivis Perempuan Aceh tersebut.
