MEUREUDU – Puluhan masyarakat Pidie Jaya yang tergabung Aliansi Masyarakat guruduk kantor Bupati Pidie Jaya tuntut transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan bantuan paska bencana alam di Pidie Jaya, Senin 9 Februari 2026.
Para pendemo kantor mempertanyakan Penanganan paska banjir yang dinilai amburadul tanpa koordinasi oleh Pemerintah kabupaten Pidie.
Di Pidie Jaya tidak kekurangan SDM, mari bersama-sama gerak untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir, Pemkab Pidie Jaya dinilai memakai manajemen pangkas rambut.
“Progresnya tidak ada, yang namanya penanganan bencana seharusnya dari hulu ke hilir, bukan “meucaplok-caplok” seperti yang sedang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Pidie jaya saat ini,” ucap salah satu orator.
Salah satu orator Dedi Saputra mempertanyakan dana BTT, yang dinilai tidak transparan, hentikan alasan yang menyakiti hati masyarakat yang terdampak banjir.
“Hari ini kita turun, mempertanyakan transparansi dari segala hal, dan semua sektor terutama sekali dari BTT dan bantuan Preside, bantuan Provinsi serta bantuan lainnya untuk dipublikasi, melalui dinas mana saja, dan dinas itu sudah melakukan apa saja dalam hal penanganan bencana sehingga publik menerima informasi yang valid bahwasanya progres daripada pemerintah Pemerintah Pidie Jaya,” kata Dedi dengan suara lantang.
“Kami masih melihat sejauh ini terkesan tidak terjadi sinergitas dalam penanganan bencana di Pidie jaya sehingga hari ini kami turun untuk melakukan tuntutan itu dan ada beberapa tuntutan lain termasuk masalah huntara kemudian pemukiman masyarakat yang belum dibersihkan, masyarakat masih merintih bahkan mengutang uang untuk membersihkan rumah, jadi hal-hal yang paling mendasar itu dari hasil kami temui di lapangan, kami akan terus mengawal tuntutan sampai tuntas,” ucap Dedi.
Dalam pada itu, Pemerintah Pidie jaya menyambut baik kedatangan pendemo, dengan hadir langsung Bupati Sibral Malasyi, Wakil Bupati Hasan Basri, Sekda Munawar Ibrahim, serta unsur pejabat lainya dan dikawal langsung oleh Kapolres Pidie Jaya.[Mul]
