Banda Aceh – Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian menegaskan pentingnya perencanaan matang dalam pembangunan kota di Aceh. Ia mengingatkan bahwa tata kota tidak boleh berkembang tanpa arah, melainkan harus dibangun di atas desain yang jelas dan terukur.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang berlangsung di Kyriad Muraya Hotel, Senin (20/4/2026), saat kunjungan kerjanya di Banda Aceh.
Dalam kegiatan itu, Kepala Pos Komando Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal Z.A, turut mendampingi Mendagri dalam berbagai agenda strategis, termasuk pembahasan arah pembangunan kota dan dukungan bagi daerah terdampak bencana.
Tito menekankan, pembangunan kota yang tidak dirancang secara matang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara terstruktur, terarah, dan berkelanjutan.
Selain agenda perencanaan kota, kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan bantuan keuangan dari sejumlah pemerintah daerah di Sumatra Utara kepada wilayah terdampak bencana di Aceh. Total bantuan yang dihimpun mencapai Rp260 miliar, yang berasal dari delapan kabupaten/kota dan disalurkan kepada delapan daerah di Aceh.
Safrizal menilai bantuan tersebut sebagai bentuk nyata solidaritas antardaerah dalam menghadapi bencana. Ia menyebut dukungan lintas wilayah menjadi faktor penting dalam mempercepat proses pemulihan masyarakat terdampak.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Masjid Raya Baiturrahman. Di lokasi tersebut, Tito bersama Safrizal menyerahkan bantuan satu unit kendaraan operasional jenis Toyota Hiace kepada pengelola masjid.
Bantuan ini diharapkan dapat mendukung operasional masjid sebagai ikon religius sekaligus destinasi utama di Aceh, serta meningkatkan pelayanan bagi jemaah dan pengunjung.
Kunjungan kerja kemudian dilanjutkan menuju wilayah tengah Aceh, dengan Safrizal tetap mendampingi Mendagri guna memastikan program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal.
