Oleh Muhammad Zaldi. Penulis adalah Founder Political Institute. Email: Muhammadzaldi1001@gmail.com
Aceh memang benar seperti yang sering disebutkan sebagai bansa teulebeh ateuh rhueng donja. Liat saja apa yang sudah diberikan Aceh pada semua, pada dunia, hingga Indonesia. Aceh negeri kaya, ia punya segala yang dibutuhkan tuannya, hanya saja sedikit kurang paham cara mengelola. Sehingga, para elite-nya memberikan pengelolaan pada orang diluar sana, pada yang lebih paham, yang punya alat-alat canggih, dengan dalil akan berbagi hasil suatu hari nanti jika berhasil.
Ikrar Lamteh hanya sebagai sejarah masa silam, yang menurut elite tidak akan terulang, maklum saja, Ikrar Lamteh itu tahun 1957, cukup jauh dengan Memorandum of Understanding yang terlaksana di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Setelah perjuangan berdarah-darah yang melumuri setiap setapak aspal yang dibangun dengan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) atau dengan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Anak-anak yang menjadi yatim tempo hari, janda-janda dan jelata lainnya sabar dulu, sudah 16 tahun kita berdamai, jangan terlalu berisik, sedikit lagi kita akan berhasil, tetap semangat.
Biadab, bahkan diksi ini masih terlalu sopan untuk menggambarkan realitas yang terjadi di Aceh setelah menyemai damai 16 kali diperingati. Elite negeri ini malu-malu mengakui kemewahan yang diberikan oleh nusantara, mereka seakan menunduk lesu mengangguk, leher mereka menjadi lentur sekali, tak sesigap zaman konflik dulu, postur gagah dengan sejata yang dikirim dari salah satu negeri seberang. Dokumentasinya ada dimana-mana, katanya mereka dulu berperang, sekarang sudah tidak, sudah saatnya perang politik. Toh, sudah berdamai pula, 15 Agustus 2005.
Aceh sudah berkembang pesat, sebuah interpretasi dari sebagian orang dalam menggambarkan Aceh kini. Padahal, banyak pembangunan yang terjadi di Aceh adalah akibat dari musibah gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004. Berbagai bala bantuan datang dari dunia internasional, tak terkecuali pemerintah Republik Indonesia, pemerintahan yang pernah diperangi oleh bangsa kita, Aceh.
Rakyat Aceh tidak boleh pesimis dulu, baru 16 tahun kita berdamai, sedikit lagi akan berhasil. Menurut data yang dilansir oleh BPS, pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan II TA 2021 hanya 2,56 %, sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi regional Sumatra sebesar 5,27%. Dengan kata lain Aceh menduduki peringkat juru kunci diantara provinsi di Sumatra.
Tahun 2021 ini, Aceh berkuasa atas 17 trilliun APBA. Tetapi, sejahtera itu adalah kata yang langka di negeri kita. Hal ini dikarenakan kita adalah bansa teuleubeh, sibuk menyemai benih-benih perdamaian, hingga berujung kelaparan. Dari data yang diunggah oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, prevalensi anak di Aceh yang mengalami stunting adalah 12,1%. Padahal 85% masyarakat Aceh menggantungkan hidupnya disektor pertanian, perikanan dan perkebunan, tetapi hanya 3 % dari APBA yang digunakan untuk sektor tersebut.
Seyogyanya, rakyat Aceh adalah rakyat yang lapang dadanya, pun sudah berkali-kali mendapat predikat sebagai provinsi termiskin di Sumatera, tetapi tetap mendukung pemerintahannya. Misalnya, apa yang pernah dikatakan oleh Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin “Segenap anggota DPRA berkomitmen untuk mengupayakan perwujudan Qanun Bendera Aceh, serta Himne. Kami akan upayakan pada 15 Agustus 2021 mendatang, Bendera Bintang Bulan dapat dikibarkan di seluruh Aceh,” (Acehtribunnews.com : 6/12/2021).
Ada orientasi yang berbeda, antara rakyat yang berkeinginan sejahtera dengan DPRA yang ingin bendera. Konon, hingga 16 tahun damai, keduanya masih jauh dari kata nyata, hanya fatamorgana. Lalu, apakah rakyat akan terus memperingati 15 Agustus sebagai hari damai Aceh, kendati tak ada yang dapat menjamin keberlangsungan masa depan anak cucunya. Atau memang, gendang MoU Helsinki sebagai penanda damai Aceh hanya untuk seremonial ucapan pada flyer-flyer politisi semata.
Agak rumit meluruskan narasi semacam ini, dikarenakan berbeda zaman dan pengalaman. Bagi sebagian kalangan, mungkin damai yang sekarang sudah membahagiakan, tetapi bagi kalangan yang lain, sudah terlalu menyengsarakan. Tetapi beginilah adanya kehidupan sebagai bansa teulebeh ateuh rhueng donja harus ada yang sedang sebagai perwakilan yang sudah, harus ada yang tertawa sebagai pelipur lara yang menderita.
Pelabelan Aceh sebagai daerah konflik yang sudah berdamai seharusnya memberikan sesuatu hal yang memajukan, bukan malah kemunduran atau bahkan kesenjangan. Pada 16 tahun damai Aceh, terjadi krisis politik setelah sekian lama terkukung dalam krisis kesehatan. Semoga saja, para stakeholder dan elite punya cara untuk memikirkan sebuah sikap yang memberikan harapan baru, bukan sekedar janji baru. Karena janji yang berulang kali tidak ditepati dengan realisasi konkrit ke depannya akan menjadi sesuatu yang membahayakan damai, jangan sampai pada krisis sosial agar kita tetap menjadi bansa teulebeh!
