JANTHO – Balai Petaihan Pertanian (BPP) Sukamakmur memfasilitasi pertemuan koordinasi terkait dengan permasalahan yang dihadapi petani atas kelangkaan pupuk, benih, dan juga pengaturan air dikawasan persawahan sekecamatan Sukamakmur, Aceh Besar.
Hadir pada acara tersebut antara lain perwakilan dinas pertanian Aceh Besar, dinas PUPR, DPRK, Camat dan danramil Sukamakmur, distributor pupuk Pertani dan Lubok Jok, kios penyalur pupuk, imum mukim dan keujreun blang, penyuluh dan ketua kelompok tani se-kecamatan Sukamakmur.
“Pertemuan ini berangkat atas inisiasi BPP dengan pak Juanda Djamal, anggota DPRK Aceh Besar, guna menjawab permasalahan petani yang menghadapi kelangkaan pupuk subsidi,” kata Koordinator BPP Sukamakmur, Nopridawati SP.
“Forum ini bukan untuk saling menyalahkan tetapi kita cari solusi bersama, setidaknya masa tanam kedepan, kita tidak lagi menghadapi masalah seperti ini lagi,” kata Nopri.
Sedangkan petani, Nasri, Lamteh Dayah, mewakili keluhan petani, mengatakan ketergantuangan petani dengan pupuk subsidi sangat tinggi.
“Kami tidak bisa bayangkan, kita selalu menghadapi masalah yang sama setiap musim tanam, kelangkaan pupuk, semua kios pengecer tidak tersedia, jangankan yang subsidi, non subsidi pun tidak tersedia.”
“Karena kebutuhan, maka petani bisa kalap, jadi jangan salahkan petani jika hal tersebut terjadi, maka tolong carikan solusi, jangan ada permainan dalam hal penyaluran pupuk subsidi ini,” kata imum mukim Baet.
Menurut Samwil, distributor urea dari perusahaan Leubok Jok, menjelaskan,” Pupuk subsidi sudah disalurkan semua dibulan November 2019, kuota urea untuk Aceh Besar turun 1000 ton dari tahun 2018. Tahun 2019 hanya 3000 ton yang tersedia, tentunya perlu ada kebijakan dari dinas terkait, baik Aceh Besar maupun provinsi.”
“Solusi untuk kebutuhan hari ini, kita akan pastikan tersedianya pupuk non subsidi di kios pengecer.”
“Untuk pupuk SP 36, NPK, dan ZA mulai minggu depan sudah disalurkan, jadi kita mohon kelompok tani bisa segera menginformasikan ke petani,“ kata Irvan dari Pertani.
Dalam diskusi, secara umum berkembang upaya untuk menguatkan kelompok tani, karena jika kelompok tani kuat maka Rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) lengkap, pupuk dapat ditebus sejak awal, dan bahkan dapat diarahkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) sehingga petani menjadi mandiri dan tidak lagi bergnatung dengan pupuk dan benih bantuan.
Hal tersebut, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Juanda Djamal, ketua fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Besar.
Menurut pria yang akrab dipanggil dengan bang Joe,” Kita harus bekerja keras untuk menciptakan petani yang mandiri, banyak potensi yang bisa kita manfaatkan, ada dana desa dan BUMG yang dapat mendukung upaya pemberdayaan petani.”
Begitu pula politik, sebagai politisi,”saya ingin menciptakan politik pertanian yang dapat meningkatkan produksi pertanian, terutama petani padi, mesti kita siapkan perencanaan yang tepat supaya produksi padi di Blang Raya, Blang cut, Blang Baet, dan Blang Luthu/Tampok dapat meningkat dalam tiga tahun.
“Kita mesti pulihkan saluran cacing suapaya air bisa terdistribusi ke semua lahan sawah, kita pastikan Keujreun Blang kembali berfungsi, penjaga pintu air juga harus berperan aktif, saluran primer dan sekunder dibersihkan dari endapan lumpur.”
“Perlu kita pulihkan lahan persawahan, termasuk jangan lagi tergantung dengan pupuk subsidi, kita ajarkan petani untuk membuat pupuk kompos dan memasifkan penggunaannya, kita perlu perencanaan dan pekerjaan jangka panjang,” kata Juanda Djamal.
Koordinator BPP, Nopri menutup pertemuan dengan menyepakati untuk membuat Forum Petani supaya petani menjadi kuat dimasa depan.[]
