BANDA ACEH – Elemen sipil yang tergabung dalam Koalısı Rakyat Aceh Menolak Pokle’k APBA (Karampok-APBA) menuntut Pemerintah Aceh untuk segera mempublikasikan data anggaran dan data beneficiaries covid-19 Aceh.
Karampok APBA merupakan koalisi 15 elemen yang tergabung dalam Ormas, OKP serta organisasi paguyuban mahasiswa.
“Sejauh ini Pemerintah Aceh masih sangat tertutup dalam penggunaan anggaran covid-19. Perilaku ini adalah preseden buruk kepada publik, seakan-akan ada permainan dalam mengelola dana umat. Bermain kucing-kucingan terhadap anggaran rakyat di masa bencana adalah perilaku yang sangat keji!” ujar Teungku Hananan atas nama Karampok APBA melalui siaran pers yang dikirim ke atjehwatch.com, Jumat 8 Mei 2020.
“Kami mendasak Pemerintah Aceh untuk segera berhenti mempertontonkan dagelan dan intrik politik yang sudah usang di zaman demokrasi modern. Tata kelola negara modern sesungguhnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip keterbukaan. Tindakan abuse of power yang sedang dipraktikkan oleh Pemerintah Aceh adalah cerminan kediktatoran!” ujarnya lagi.
Karampok-APBA juga mempertanyakan program dan skema Pemerintah Aceh dalam penanganan COVID-19. Sampai hari ini belum muncul satu pun penjelasan ke publik mengenai program kegiatan apa yang akan dilakukan pemerintah Aceh secara komprehensif, selain program pemerintah pusat dan pembagian sembako.
“Pemerintah Aceh perlu memberikan uraian konkrit mengenai kegiatan penanganan yang akan dilakukan. Jangan sampai anggaran yang fantastis justru dihabiskan untuk program siluman.”
“Kami juga meminta DPRA serius bekerja secara kolektif untuk menuntut pemberian data anggaran covid-19 dari Pemerintah Aceh. Jangan sampai DPRA mengkhianati fungsi pengawasan yang telah dimandatkan oleh rakyat.”
Karampok-APBA juga memohon kepada orang-orang dalam lingkaran terdekat kekuasaan (penasehat/staf ahli) Plt. Gubernur Aceh dan seluruh masyarakat Aceh, untuk memberikan masukan dan nasehat yang konstruktif dan visioner.
“Khusus masalah transparansi, gagasan-gagasan dari orang terdekat sangat menentukan masa depan Plt. Gubernur Aceh, jangan sampai masukan dan nasehat orang terdekat justru menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Refocussing APBA memang bukan maunya Nova, tapi transparansi anggaran adalah maunya rakyat,” ujarnya.[]
