Persoalan Aceh Jadi Pembahasan Hangat di Paripurna DPD RI

BANDA ACEH – Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc, merecoki sidang paripurna DPD RI, dengan sejumlah persoalan Aceh yang dinilai masih tersendak. Sidang paripurna ini berlangsung secara virtual, Rabu 13 Agustus 2020.

“Saya berharap DPD RI memberi dukungan penuh terkait rencana pelaksanaan pilkada Aceh di 2022. Seluruh elemen di Aceh sudah siap untuk pelaksanaan pilkada 2022,” kata pria yang akrab disapa Syech Fadhil ini mewakili Aceh dalam sidang paripurna secara daring ini.

Statemen Syech Fadhil ini mendapat apresiasi dari sejumlah anggota DPD RI yang hadir secara virtual.

Syech Fadhil juga meminta dukungan seluruh anggota DPD RI terkait masih mandeknya sejumlah kekhususan Aceh di tingkat pusat sebagaimana yang tercantum dalam UUPA dan MoU Helsinki.

Salah satunya, kata Syech Fadhil, peralihan status Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi Badan Pertanahan Aceh (BPA) yang tak kunjung ada kejelasan.

“Saya mohon dukungannya dukungannya agar persoalan ini segera selesai,” kata Syech Fadhil.

Dalam sidang paripurna DPD RI ini, Syech Fadhil juga menyinggung soal irigasi Krueng Pase yang dibiayai APBN tapi tak kunjung selesai. Padahal irigasi ini sangat dinantikan oleh masyarakat.

Syech Fadhil juga menyinggung soal DAS Singkil- Alas yang dinilai penting untuk penanggulangan banjir di 5 daerah kawasan tersebut.

“Ini sangat penting agar persoalan banjir yang rutin menyambangi masyarakat segera teratasi,” kata mantan ketua IKAT Aceh ini lagi.

Persoalan lain yang dibahas termasuk soal jalan elak di Langsa, Idi dan Kuala Simpang dan harapan masyarakat agar pabrik minyak goreng bisa dibangun di Subulussalam atau Tamiang.

“Demikian juga soal hasil kopi di wilayah tengah Aceh. Selama ini masih di bawa ke Belawan dan administrasi di sana. Kedepan kami berharap kopi Aceh bisa diekspor melalui pengurusan adminitrasi di Aceh sehingga nama yang keluar juga Aceh. Maka butuh Dry Port (Pelabuhan Darat). Mohon dukungannya,” kata Syech Fadhil.