BANDA ACEH – DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) kubu Kongres Luar Biasa (KLB) menggugat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Aceh ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh. Gugatan dilayangkan lantaran Kanwil Kemenkumham Aceh menolak kepengurusan yang mereka ajukan.
“Gugatan ini diajukan karena kita menilai sikap Kanwil Kemenkumham Aceh, yang menolak mengesahkan AD/ART dan Kepengurusan DPP PNA hasil KLB, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik,” kata Kuasa Hukum DPP PNA kubu KLB, Imran Mahfudi, Selasa (15/2).
Gugatan itu dilayangkan ke PTUN Banda Aceh pada Senin (14/2) dan teregister dengan nomor perkara 6/G/2022/PTUN.BNA.
PNA kubu KLB melayangkan gugatan itu setelah Menkumham RI Yasonna Laoly menguatkan keputusan Kanwil Kemenkumham Aceh. Padahal DPP PNA hasil KLB yang dipimpin Samsul Bahri alias Tiyong telah mendaftar permohonan perubahan AD/ART dan kepengurusan ke Kanwil Kemenkumham Aceh pada September 2019 dan seluruh dokumen persyaratan yang diminta telah dipenuhi.
“Tapi dikarenakan ada gugatan sengketa kepengurusan yang diajukan oleh Irwandi Yusuf ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, Kanwil Kemenkumham Aceh saat itu belum bersedia menerbitkan keputusan karena masih ada sengketa kepengurusan,” jelas Imran.
Setelah gugatan Irwandi Yusuf telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung, pihak Kanwil Kemenkumham tetap tidak bersedia menerbitkan keputusan. Alasannya, putusan Mahkamah Agung tidak menyelesaikan perselisihan.
“Bahkan yang lebih mengherankan, alasan yang disampaikan oleh Kanwil Kemenkumham Aceh pada 6 Desember 2021 melalui surat Nomor W.1.AH.11.03-877 menyatakan bahwa Kanwil Kemenkumham Aceh tidak dapat mengabulkan permohonan yang diajukan karena pelaksanaan KLB PNA dianggap tidak sesuai dengan AD/ART Partai,” ujarnya.
Dia mempertanyakan, kenapa Kanwil Kemenkumham Aceh menegaskan bahwa pelaksanaan KLB tidak sesuai dengan AD/ART Partai pada tanggal 6 Desember 2022 atau setelah dua tahun lebih sejak didaftarkan. Sementara verifikasi faktual atas permohonan baru dilakukan pada tanggal 20 April 2021.
Imran menilai Kanwil Kemenkumham Aceh telah bersikap tidak netral dalam konflik PNA itu. “Hal ini terlihat dari sikap yang tidak konsisten dan bahkan ketidaknetralannya semakin terlihat pada saat kami sedang mengajukan upaya administratif, berupa keberatan dan banding, tapi justru Kanwil Kemenkumham menerbitkan SK perubahan kepengurusan yang diajukan oleh Irwandi Yusuf,” pungkasnya.
