Diakui atau tidak, salah satu penyebab penanganan bencana di Aceh berjalan lamban dan tak terarah adalah karena gagap-nya kepemimpinan Mualem selaku pemegang komando tertinggi.
Kondisi ini dimulai usai bencana melanda Aceh di akhir November 2025 lalu.
Ketika bupati walikota daerah yang terkena dampak banjir dan longsor menangis karena kondisi daerah, Mualem dengan enteng mengatakan mereka itu cengeng.
Ketika bupati walikota membuat surat surat ketidaksanggupan menghadapi bencana di daerah, Mualem meminta mereka mundur jika tak mampu.
Sementara di sisi lain, Mualem berharap bencana di Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional. Mualem sendiri juga menangis dalam wawancara dengan Mata Najwa. Apa beda tangis Mualem dengan para bupati?
Harusnya, jika status bencana nasional penting bagi Aceh, Mualem bisa mengungkapkan langsung saat bertemu dengan presiden Prabowo. Namun apa yang terjadi? Dalam pertemuan dengan Prabowo, hal tersebut justru tak terjadi. Dalam rapat terbatas dengan Prabowo, Mualem justru berharap bantuan obat-obatan.
Anehnya, di luar rapat dengan Prabowo, Mualem justru mengatakan bahwa Aceh terbuka untuk bantuan internasional. Perkataan Mualem tersebut tentu tak selaras dengan kebijakan pusat yang tak menerima bantuan internasional.
Imbas dari ketidakkonsisten tersebut, saat ini ada banyak bantuan dari Malaysia yang kabarnya menumpuk di Bandara Sultan Iskandar Muda serta belum ada izin untuk disalurkan kepada korban banjir.
Dalam logika bernegara, sikap konsisten seorang pemimpin harusnya sangat penting. Agar setiap kebijakan tidak tumpang tindih serta membuat para bawahannya pusing tujuh keliling.
Demikian juga dengan kondisi Pemerintah Aceh saat ini. Pemerintah bukanlah relawan yang tugasnya mendistribusikan bantuan kepada korban banjir di Aceh. Pemerintah harus menjadi ‘pengendali’ agar kondisi Aceh lebih cepat pulih pasca bencana.
Mualem jangan terlalu lama meninggalkan komando penanggulangan bencana di provinsi. Jangan biarkan lembaga vertical berkerja masing-masing tanpa arah di Aceh. Inilah tugas pemimpin yang sebenarnya.
Keberadaan APBA 2025 juga hampir berakhir tanpa ada perubahan berarti untuk korban bencana di Aceh. Harusnya ada kebijakan khusus untuk APBA 2026 nanti.
Kucuran Rp20 miliar dari pemerintah pusat untuk Aceh tidak cukup untuk penanganan bencana.
Kebijakan anggaran yang pro pada korban bencana di Aceh dalam APBA 2026 akan terasa jauh lebih penting dan bermanfaat dari keberadaan air mata para pemimpin di lensa kamera. Air mata siapapun.
