Jakarta – Ketua Hubungan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah Muhyiddin Junaidi membeberkan perlakuan buruk pemerintah China terhadap muslim Uighur di Xinjiang.
Muhyiddin adalah ketua rombongan ormas Islam Indonesia yang diundang Kedutaan Besar China untuk Indonesia ke Daerah Otonomi Uighur Xinjiang pada 17-24 Februari 2019. Dia mengatakan konstitusi China membatasi kebebasan beragama warganya. Hal itu baru diketahui Muhyiddin setelah berkunjung ke beberapa kamp di Xinjiang.
“Konstitusinya mengatakan bahwa agama diterapkan di ruang-ruang tertutup tidak boleh di ruang terbuka. Kalau Anda menggunakan jilbab, keluar jalan, Anda dianggap radikal. Kalau Anda radikal, maka Anda berhak dikirim ke kamp-kamp re-education centre,” kata Muhyiddin dalam jumpa pers di Kantor PP Muhammadiyah, Senin (16/12).
Dari hasil kunjungannya, Muhyiddin juga mengatakan orang yang salat pun akan ditangkap dengan tuduhan radikal. Begitu pula dengan seorang ibu yang mengajarkan agama kepada anaknya di rumah, akan dicap sebagai radikal.
Orang-orang yang dicap radikal itu dikirim ke kamp. Lalu, di tempat itu mereka diperlakukan secara buruk.
“Selama re-education tidak boleh salat, tidak boleh baca Al-quran, tidak boleh puasa, makan apa adanya yang disajikan oleh pemerintah. Dan itu under heavy surveillance, itu CCTV every corner,” kata dia.
Muhyiddin mengklaim sempat melayangkan protes kepada Ketua China Islam Association (CIA) Abdul. Namun ia tetap berpegang kepada konstitusi China soal kebebasan beragama.
“Menyedihkan, kami diskusi dengan wakil ketua CIA, ‘Bagaimana ini, yaa Abdul?’ Abdul bilang dia salatnya dirapel delapan bulan, satu bulan, satu minggu. Kalau orang di Indonesia salatnya dirapel, satu tahun kali lima berapa itu? Versi mereka boleh-boleh saja,” tutur dia.
Muhyiddin berkata para delegasi telah membuat laporan dan rekomendasi terkait laporan China ke Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Mereka sengaja tak mengumumkan ke publik karena tak ingin melangkahi peran pemerintah.
“Saya enggak tahu apakah Bu Retno sudah panggil Dubes China. Kami berpikir positif saja,” tutur dia.
“Kami tegaskan no money, no corruption. Kami ormas Islam tetap istiqamah, tidak akan menjual agama dengan harga sangat murah,” tegas dia.
Sebelumnya, media berbasis di Amerika Serikat Wall Street Journal (WSJ) menerbitkan laporan terkait kebijakan pemerintah China menggelontorkan sejumlah bantuan dan donasi terhadap ormas-ormas Islam Indonesia. Kebijakan ditempuh setelah isu muslim Uighur kembali mencuat ke publik pada 2018.
