BANDA ACEH – Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Prof Yusni Sabi menyarankan pemerintahan di Aceh untuk memaksimalkan realisasi butir-butir MoU Helsinki atau perjanjian damai antara Pemerintah RI dan GAM.
“Apa yang telah dicapai harus dimaksimalkan, sempurnakan apa yang belum disempurnakan dari perjanjian damai Aceh ini,” kata Prof Yusni Sabi, di Banda Aceh, Sabtu (14/8).
Prof Yusni Sabi mengatakan semua pihak harus bersyukur perdamaian Aceh masih terawat hingga peringatan ke 16 tahun ini sejak penandatanganan nota kesepahaman damai pada 15 Agustus 2005 lalu di Helsinki, Finlandia.
“Pertama kita harus bersyukur, bahwa 30 tahun konflik itu sangat merugikan, menghancurkan, merusak. Kemudian hasil perjuangan itu sendiri telah mendapatkan kesepakatan bersama pada 15 Agustus 2005 silam,” ujarnya.
Alhamdulillah, kata Prof Yusni, dari perdamaian tersebut pemerintah menindaklanjutinya dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Pasal-pasal dalam peraturan itu kemudian harus dimaksimalkan realisasinya. Prof Yusni menyampaikan apa yang sudah dicapai melalui UUPA tersebut harus dilengkapi dengan komitmen pemerintah daerah mulai dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif, baik itu di provinsi maupun kabupaten/kota se Aceh.
Pemerintah harus menjabarkan setiap pasal dalam UUPA tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat Aceh. “Karena tujuan utama dari perdamaian Aceh ini adalah kesejahteraan, dan itu harus dilakukan oleh pemimpin. Sekarang tidak ada alasan lagi berkonflik apalagi sesama sendiri,” kata mantan Rektor UIN Ar-Raniry.
Prof Yusni menyarankan agar pemerintahan di Aceh baik eksekutif maupun legislatif selalu kompak dalam memberikan kesejahteraan rakyat, dan tidak lagi berkonflik sendiri, karena itu dapat memudarkan kepercayaan masyarakat Aceh.
Ke depan, lanjut Prof Yusni, sebagai buah nyata dari perdamaian Aceh tersebut, maka harus pemimpin harus menunjukkan perilaku dan sikap yang baik dalam merealisasikan butir-butir MoU Helsinki yang dituangkan dalam melalui UUPA, untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
“Hal yang paling penting adalah komitmen pemerintah bahwa apa pun yang dihasilkan itu harus dengan setinggi-tingginya untuk kemaslahatan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat Aceh,” demikian Prof Yusni Sabi.
